Wako Pekanbaru Tegaskan Profesionalisme Satpol PP, Larang Pungutan Terhadap PKL

Wako Pekanbaru Tegaskan Profesionalisme Satpol PP, Larang Pungutan Terhadap PKL
Pengarahan Wako Agung di halaman Kantor Satpol PP Pekanbaru. (Foto: Diskominfo Pku)

Pekanbaru-Spektroom : Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan wajah kota

Seluruh personel diingatkan agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), khususnya kepada pedagang kaki lima (PKL).Wali Kota Agung saat memberikan arahan di Kantor Satpol PP, Selasa (14/4/2026), mengatakan, Kota Pekanbaru merupakan pintu gerbang sekaligus wajah Provinsi Riau.

Oleh karena itu, seluruh aparatur, termasuk Satpol PP, harus mampu menampilkan sikap dan penampilan yang rapi, profesional, serta berintegritas.“Tidak boleh lagi ada petugas Satpol PP yang meminta atau memungut uang dari PKL, termasuk dengan dalih penitipan gerobak atau lapak.

Kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan tempat penyimpanan gerobak karena dapat merusak estetika lingkungan,” tegasnya.Agung juga menekankan pentingnya patroli rutin guna menjaga ketertiban umum. Selain itu, peningkatan kesejahteraan yang telah diberikan pemerintah, seperti kenaikan gaji, harus diimbangi dengan kinerja yang lebih baik dan disiplin tinggi.

Satpol PP memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Tanpa dukungan Satpol PP, berbagai program pemerintah dinilai sulit berjalan optimal.“Satpol PP adalah pasukan utama dalam menertibkan dan menyukseskan program pembangunan di Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja, Pemko Pekanbaru juga berencana memusatkan operasional Satpol PP di kantor baru yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Kantor Unit Pelaksana Teknis Metrologi). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh personel.

Agung turut menyoroti pentingnya keseragaman dan kerapian anggota, mulai dari pakaian dinas, sepatu, hingga penampilan fisik seperti potongan rambut. Satpol PP harus menjadi contoh bagi masyarakat.Selain itu, ia mendorong peningkatan kebugaran fisik personel dengan menetapkan standar minimal kemampuan berlari sejauh lima kilometer. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesiapan dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Sebagai bentuk perhatian, kami juga akan memberikan bantuan sembako kepada personel. Namun demikian, kesejahteraan tersebut harus dibarengi dengan integritas dan pelayanan yang humanis kepada masyarakat," ucap Agung.

Dalam penegakan ketertiban, ia mengingatkan agar petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif tanpa tindakan kasar atau merugikan masyarakat. Namun, terhadap aksi premanisme, Agung menyatakan sikap tegas.“Saya tidak akan membiarkan premanisme di Pekanbaru. Jika Satpol PP tidak berani, saya yang akan turun langsung,” tutupnya. (SN/RD5)

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс