Trending

Wali Kota Ambon Buka Rapat Pleno TPKAD

Wali Kota Ambon Buka Rapat Pleno TPKAD
Wali kota Ambon Bodewin Wattimena usai membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon (foto Spektroom/ Eva)

Spektroom - Tim Percepatan Akses Keuangan  Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, terkait upaya untuk mempercepat akses keuangan di daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tim PAKD  ini dibentuk untuk memastikan tercipta inklusif dan literasi keuangan di kota Ambon. Oleh karena itu, TPAKD harus bekerja sesuai dengan tugas masing- masing untuk mencapai tujuan inklusif,”kata Wali kota Ambon Bodewin Wattimena saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan  Daerah (TPAKD) Kota Ambon, Kamis (17/7/2025)

Tiga dari 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, lanjut Bodewin Wattimen bersentuhan dengan upaya bersama dari TPAKD, diantaranya menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran.

“Kami minta agar ada kontribusi dari pihak-pihak terkait, supaya bersama kita memastikan bahwa masyarakat bisa melakukan aktivitas usaha mereka mau di sektor pertanian, sektor perikanan, termasuk UMKM dengan baik dan mendapat dukungan seluruh stakeholder yang ada termasuk dari jasa keuangan,”terang Wattimena.

Selain itu juga terdapat program prioritas yakni membangun ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung branding Ambon city of music.

Lantas, apa saja 17 program prioritas Bodewin-Ely?

Pertama, akses air bersih. Kedua, pengelolaan persampahan dan penataan lingkungan. Ketiga mengurangi kemacetan melalui pembangunan jalan alternatif rakayasa lalu lintas dan penataan transportasi publik.

Keempat, perbaikan jalan, penataan pasar, penataan permukiman kumuh, perbaikan fasilitas umim maupun fasilitaa pelayanan publik lainya yang ramah disabilitas.

Kelima, penyediaan lapangan kerja melalui kemudahan investasi, pengembangan UMKM, bantuan modal usaha, serta kemudahan akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Keenam, pelayanan publik yang mudah dan terjangkau melalui Mall pelayanan publik dam bebas pungli. Ketujuh, membangun ekosistem ekonomi kreatif guna mendukung Ambon City of Music.

Kedelapan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Kesembilan, peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Kesepuluh, Walikota jumpa rakyat sebagai wadah perjumpaan masyarakat dengan pemimpinya.

Kesebelas, pengembangan konsep pariwisata terintegrasi. Keduabelas, Penataan birokrasi yang kapabel, handal dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga belas, Melanjutkan pengembangan Ambon Smart City. Kempatbelas, penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan hibah dan bansos.

Kelimabelas, penguatan peran lembaga keagamaan, FKUB, serta pemberian indentif Tuagama. Penjaga gereja, penjaga Masjid, penjaga Pura, penjaga Wiharà dan unsur lainya sesuai kemampuan keuangan. Keenam belas, penguatan peran pemuda dal industri kreatif. Ketujuhbelas, fasilitasi penguatan peran lembaga adat, Ormas, OKP, LSM, forum anak, organisasi paguyuban dan organisasi kemasyarakatan lainya.

“Jadi sub sektor industri kreatif ini kita berdayakan para pelaku kreatif untuk mandiri. Nah untuk membangun ekosistem ini, kita tidak hanya menyediakan tempat bagi mereka dengan pendekatan komunitas."ujarnya lagi.

Selain itu, untuk melakukan berbagai upaya bersama, pihaknya juga butuh bantuan kredit usaha rakyat bagi mereka untuk menguatkan modal bagi mereka serta dukungan dari seluruh stakeholder dengan memberikan ruang bagi mereka seperti bimbingan pendampingan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Dana Kredit Usaha Rakyat kepada sejumlah pelaku usaha dari beberapa perbankan di Kota Ambon, penyerahan santuanan Kematian kepada dua Ahli Waris oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pembukaan Tabungan emas.(Em).

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambon-Spektroom : Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang-Spektroom : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi pribadi, politik,

Buang Supeno