Wali Kota Ambon Dorong Literasi Keagamaan Lintas Budaya untuk Tangkal Potensi Perpecahan
Spektroom– Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pentingnya penguatan literasi keagamaan lintas budaya sebagai langkah konkret menjaga persatuan dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat yang majemuk.
Penegasan itu disampaikan Wattimena saat menghadiri Seminar Penguatan Karakter Bangsa yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita melalui penguatan nilai hidup orang basudara.
Menurut Wattimena, kondisi sosial bangsa saat ini menghadapi tantangan serius akibat berbagai dinamika yang berpotensi memicu konflik identitas. Karena itu, pendekatan literasi keagamaan lintas budaya dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk membangun pemahaman antarumat beragama.
“Literasi keagamaan lintas budaya bukan untuk mempertentangkan perbedaan, tetapi membangun pemahaman lebih luas tentang perdamaian, cinta kasih, dan keadilan,” tegasnya.
Ia menilai, keberagaman yang dimiliki Indonesia, khususnya Maluku, harus ditempatkan sebagai kekuatan sosial, bukan sumber perpecahan. Pemerintah daerah, kata Wali Kota, tidak bisa bekerja sendiri menjaga stabilitas sosial tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.
Wattimena juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali nilai kearifan lokal orang basudara yang selama ini menjadi identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai jargon budaya, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Semangat orang basudara harus menjadi fondasi pembangunan karakter masyarakat, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, berbagai fenomena sosial yang berkembang saat ini berpotensi memicu gesekan antar kelompok jika tidak diantisipasi secara serius.
Oleh karena itu, ruang dialog lintas agama dan budaya harus terus diperkuat melalui edukasi dan literasi.
Wali Kota Ambon berharap seminar serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat.
“Penguatan karakter bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” katanya.
Seminar tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya kolektif memperkuat harmoni sosial di Maluku yang dikenal memiliki keberagaman budaya dan agama.(EM)
