Walikota Ambon Dorong Program BSPS Rumah Layak Huni Bagi Warga
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Spektroom - Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivone Latuputty, kepada Spektroom di ruang kerjanya, Jumat (28/11/2025).
Wali Kota Ambon lebih mendukung BSPS ketimbang skema perumahan subsidi. Sebab meski cicilan rumah subsidi relatif ringan uang muka sekitar Rp1.800.000 dan cicilan per bulan kurang lebih Rp1.000.000 proses administrasinya sangat panjang dan rumit.
Sebaliknya, BSPS dinilai lebih efektif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat karena anggarannya diturunkan pemerintah pusat dan dikelola melalui dua mekanisme:
- Swadaya – masyarakat mengerjakan sendiri, pemerintah menyediakan material.
- Kontraktual – pembangunan dikerjakan oleh kontraktor.
“Menurut Pak Wali, manfaat BSPS dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Prosesnya juga lebih efisien dan tepat sasaran,” jelas Ivone.
Ia mencontohkan realisasi BSPS di Batu Merah, di mana 25 rumah telah tuntas dibangun melalui anggaran APBN. Tahun depan, Pemkot Ambon menargetkan 50 rumah tambahan melalui APBD.
Namun penerima BSPS harus terverifikasi dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN), khususnya Desil 1 hingga Desil 5. Basis data penerima dikumpulkan dari Musrenbang, kelurahan, kecamatan, hingga aplikasi khusus yang telah dibangun Dinas Perkim.
Melalui aplikasi tersebut, setiap usulan dapat dilacak lengkap foto rumah, titik koordinat, hingga kondisi bangunan sehingga ketika pemerintah pusat meminta data, semuanya sudah tersedia tanpa proses tambahan.
Ivone juga memastikan peluang Ambon mendapatkan kuota lebih besar tahun 2026 sangat terbuka, mengingat alokasi BSPS dari APBN meningkat dari sekitar 150 ribu menjadi 400 ribu unit secara nasional.
