17 Program Prioritas Ambon Sudah Jalan, Hasilnya Mulai Diuji

17 Program Prioritas Ambon Sudah Jalan, Hasilnya Mulai Diuji
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Ambon, Yopi Papilaja, saat diwawancarai media usai pembukaan Musrembang di Hotel Kamari Ambon. Foto: Spektroom/Eva.M

Ambon-Spektroom: Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Ambon, Yopi Papilaja, memastikan 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon telah berjalan dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Hal itu disampaikan Papilaja kepada wartawan di Ambon, saat berlangsungnya Musrenbang, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, fokus awal pemerintah adalah memastikan seluruh program benar-benar dijalankan sebelum masuk pada tahap pengukuran hasil.
“Yang penting semua program sudah jalan. Berikutnya baru kita ukur output dan outcome-nya,”

Menurutnya, dari 17 program tersebut, sebagian telah berjalan melalui pembiayaan APBD, namun tidak sedikit yang dilaksanakan di luar skema anggaran daerah.

Ia mencontohkan program penyediaan air bersih oleh dinas teknis dan PDAM yang tidak cukup hanya dinilai dari pelaksanaan proyek, tetapi harus diukur sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat.
“Bukan sekadar bangun, tapi berapa banyak warga yang terlayani. Itu yang akan kita evaluasi,” katanya.

Papilaja mengakui, hingga kini belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan laporan pelaksanaan program prioritas. Salah satu kendalanya adalah masih adanya persepsi bahwa program prioritas harus selalu terkait langsung dengan penggunaan APBD.
Padahal, menurutNya Sejumlah program strategis tetap harus dilaporkan meski tidak menggunakan anggaran daerah, seperti penataan pasar, penyelesaian persoalan pemerintahan desa, hingga pelantikan raja yang tertunda.

“Semua itu bagian dari program prioritas, walaupun tidak pakai APBD. Itu tetap harus dilaporkan,” tegasnya.

Untuk memperbaiki sistem pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah diminta menyusun mekanisme yang lebih jelas, termasuk penandaan khusus terhadap program prioritas agar mudah dipantau.

Ke depan, Pemkot Ambon juga akan menerapkan sistem evaluasi yang lebih tegas, termasuk pemberian sanksi bagi OPD yang tidak melaporkan kinerja, serta penghargaan bagi yang menunjukkan capaian baik.

Ia menambahkan, evaluasi tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Tujuannya jelas, supaya program tidak hanya selesai dikerjakan, tapi benar-benar berdampak,” pungkasnya.(EM)

Berita terkait

BKPSDM Banyumas Hadirkan Program Jempol Serasi, Dekatkan Layanan Kepegawaian pada ASN

BKPSDM Banyumas Hadirkan Program Jempol Serasi, Dekatkan Layanan Kepegawaian pada ASN

Banyumas-Spektroom: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas meluncurkan program Jemput Bola Serap Aspirasi (Jempol Serasi) sebagai upaya mendekatkan layanan kepegawaian kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh wilayah kecamatan selama tahun 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, mengatakan program tersebut dirancang untuk memudahkan ASN memperoleh

Bian Pamungkas
Jaga Keterjangkauan Harga, Pemprov NTB Gelar GPM Hingga Ke Ujung Lombok Barat

Jaga Keterjangkauan Harga, Pemprov NTB Gelar GPM Hingga Ke Ujung Lombok Barat

Mataram-Spektroom : Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Hutan Nuraksa Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendekatkan akses bahan pokok murah kepada masyarakat di wilayah pelosok. Kepala Bidang Ketersediaan dan

Marsam Putrangga, Julianto