Abpednas Kabupaten Pekalongan Dorong BPD Berperan Aktif Mencegah Politik Uang Dalam Pilkades

Abpednas Kabupaten Pekalongan Dorong BPD Berperan Aktif Mencegah Politik Uang Dalam Pilkades
Abpednas Kabupaten Pekalongan menyerukan penghentian praktik politik uang, Jumat, 28 Agustus 2026.(Foto: Sigit)

Pekalongan-Spektroom: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2026, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indonesia (Abpednas) Kabupaten Pekalongan menyerukan penghentian praktik politik uang.

Sekretaris Abpednas Kabupaten Pekalongan, Feri Kurniawan, mengatakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tahapan Pilkades, salah satunya terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).

Menurutnya, posisi tersebut menjadi momentum bagi BPD untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan Pilkades yang bersih, jujur, dan demokratis.

“BPD dapat berperan aktif dalam pembentukan P2KD. Di situ diharapkan mampu menyosialisasikan bahwa stop politik uang, karena  tidak akan membawa manfaat,” ujarnya, Jumat, 28 Agustus 2026.

Selain mempersiapkan diri menghadapi Pilkades 2026, Abpednas Kabupaten Pekalongan juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan sosialisasi dan pendataan keanggotaan BPD di sejumlah kecamatan.

Feri menyebut, hingga saat ini pihaknya telah mendatangi kecamatan untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan pendataan BPD. 

“Sudah ada enam kecamatan yang kami datangi. Alhamdulillah, antusias BPD di situ sudah kita data. Untuk kecamatan yang belum, nanti akan kita datangi,” jelasnya.

Feri juga mengajak seluruh BPD di Kabupaten Pekalongan untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dana desa sekaligus memastikan pelaksanaan program di tingkat desa berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga mendorong BPD untuk memperhatikan kepatuhan terhadap program Jaga Desa yang merupakan bagian dari upaya pengawalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

“Mari kita jaga desa-desa kita, keaktifan kita sebagai legislatif di tingkat desa untuk mengawal dana desa dan juga kepatuhan terhadap pelaksanaan aplikasi Jaga Desa, Jaksa Garda Desa,” ujarnya.

 Sementara itu, Wakil Ketua Abpednas Kabupaten Pekalongan, Sokhif, mengatakan kehadiran organisasi dalam Resepsi Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan merupakan kesempatan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Kita dari Abpednas Kabupaten Pekalongan menghadiri undangan dari Bapak Plt. Bupati dalam acara hari ulang tahun Kabupaten Pekalongan yang ke-404,” kata Sokhif.

Sokhif juga menegaskan bahwa Abpednas berkomitmen menjadi wadah bagi BPD dalam menyampaikan aspirasi dari desa.

“Dengan adanya kami Abpednas, aspirasi masyarakat Kabupaten Pekalongan,  bisa tercover lewat kami,” katanya.

Berita terkait

Peringati HUT ke-451 Kota Ambon, Gubernur Maluku Ajak Warga Wujudkan Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju

Peringati HUT ke-451 Kota Ambon, Gubernur Maluku Ajak Warga Wujudkan Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju

Ambon-Spektroom: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan, kesehatan, kedamaian, dan keberlanjutan kota. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat upacara peringatan HUT ke-451 Kota Ambon di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (7/9/2026). Mengusung tema “Ambon Bersih, Maluku

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Menteri PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik, Dari MPP hingga Zona Integritas

Menteri PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik, Dari MPP hingga Zona Integritas

Jakarta–Spektroom : Transformasi pelayanan publik terus didorong pemerintah untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari penguatan pelayanan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan inovasi, digitalisasi dan pelayanan omnikanal, hingga pembangunan Zona Integritas (ZI). Menteri Pendayagunaan Aparatur

Eva Moenandar, Rafles
Hampir 8 Ribu Iklan Loker Luar Negeri Bodong Diblokir Kemkomdigi dan BP2MI dalam 8 Bulan

Hampir 8 Ribu Iklan Loker Luar Negeri Bodong Diblokir Kemkomdigi dan BP2MI dalam 8 Bulan

Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memblokir 7.908 iklan lowongan kerja luar negeri fiktif selama periode Januari hingga Agustus 2026. Ribuan konten penipuan tersebut diturunkan melalui patroli siber gabungan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya pencari kerja

Rafles