Aksi Penolakan Bank Tanah di Landak, Aparat Turun Tangan Amankan Situasi
Landak'Spektroom : Aksi penolakan terhadap rencana pemasangan patok dan pengukuran lahan oleh pihak ATR/BPN dan Bank Tanah terjadi di Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Rabu (8/4/2026).
Puluhan masyarakat adat setempat turun langsung menyuarakan penolakan mereka, memicu pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Desa Nyayum itu mendapat pengawalan dari personel Polsek Kuala Behe yang dipimpin langsung Kapolsek IPTU Eko Kurniawan.
Kehadiran aparat dilakukan untuk memastikan aksi berlangsung tertib di tengah meningkatnya tensi penolakan dari warga.
Sekitar 50 warga adat Desa Nyayum terlibat dalam aksi tersebut. Mereka secara tegas menolak rencana pengukuran lahan HGU eks PT Kebun Aria yang akan dilakukan oleh pihak ATR/BPN bersama tim Bank Tanah dari Jakarta.
Tidak hanya menyampaikan orasi, masyarakat juga menggelar ritual adat “Nyanggar” sebagai simbol penolakan secara kultural.
Ritual ini menjadi bentuk perlawanan masyarakat adat yang menegaskan sikap mereka terhadap rencana penggunaan lahan yang dinilai belum mendapatkan kesepakatan.
Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Koordinator Masyarakat Adat Maradon, Timanggong Binua Dait Hilir Amen, Pasirah Dusun Leban Mae, Camat Kuala Behe Richy, serta perwakilan dari TNI melalui Babinsa.
Dari pihak pemerintah, turut hadir tim Bank Tanah yang dipimpin Rohmat serta jajaran BPN Kabupaten Landak.
Meski diwarnai penolakan, situasi di lapangan tetap terkendali.
Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis untuk meredam potensi konflik antara masyarakat dan pihak terkait.
Kapolsek Kuala Behe IPTU Eko Kurniawan menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut semata-mata untuk menjaga keamanan serta memastikan seluruh pihak dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak. Pengamanan dilakukan secara humanis agar kegiatan tetap berjalan kondusif,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, guna menghindari konflik berkepanjangan.
Aksi ini menambah daftar dinamika agraria di daerah, khususnya terkait pengelolaan lahan eks HGU yang kerap memicu perdebatan antara masyarakat adat dan pemerintah.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait kelanjutan rencana pengukuran lahan tersebut.
Situasi di Desa Nyayum dilaporkan tetap aman dan kondusif usai kegiatan, dengan aparat masih bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan lanjutan.
