Pertanahan
Palangka Raya-Spektroom : Sebidang tanah bukan sekadar aset atau angka dalam dokumen administrasi. Bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, tanah bisa menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, sekaligus warisan untuk anak cucu. Karena itu, ketika pelayanan pertanahan beralih ke sistem digital, kecepatan layanan saja tidak cukup. Kepastian hukum dan perlindungan
Pertanahan
Batu - Spektroom : Warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mendapat angin segar. Sebanyak 70 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diserahkan langsung Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Sabtu (26/9/2026). Penyerahan tersebut bukan sekadar pembagian dokumen pertanahan. Bagi warga, sertifikat menjadi bukti legalitas sekaligus kepastian hukum atas
Pertanahan
Jakarta-Spektroom : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi Undang-Undang. Badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta
Pertanahan
Depok-Spektroom : Masyarakat kini memiliki kepastian lebih jelas dalam proses pengukuran tanah untuk pengurusan sertipikat. Layanan Pengukuran Terjadwal telah tersedia di 466 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, dengan memberikan informasi mengenai jadwal kedatangan petugas hingga perkiraan waktu pengambilan dokumen hasil pengukuran. Layanan tersebut dirancang untuk membuat tahapan pengurusan pertanahan lebih
Pertanahan
Repost biroadpim.lampungprov.go.id
Pertanahan
Purwokerto-Spektroom: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto menerima 46 sertifikat elektronik Hak Pakai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas. Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat legalitas sekaligus pengamanan aset tanah milik KAI. Penyerahan sertifikat dilakukan Kepala BPN Kabupaten Banyumas Sri Rejeki kepada Vice
Pertanahan
Tanjungpinang – Spektroom : Upaya percepatan penyelesaian penguasaan tanah salah satunya diwujudkan melalui langkah-langkah strategis di lapangan seperti dialog dan rembuk warga dikawasan yang terdampak, termasuk wilayah seperti Tirtomulyo. Pemerintah daerah juga telah membentuk Tim Survey Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan(PPTPKH) melalui Keputusan Wali Kota untuk menginventarisasi
Pertanahan
Jakarta-Spektroom : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian balik nama sertifikat paling lama 10 hari. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, mengatakan proses peralihan hak melibatkan empat simpul, yakni penjual
Pertanahan
Jakarta - Spektroom : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memperkuat pelayanan pertanahan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat proses sertifikasi dan peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Shinta Purwitasari mengatakan, pelayanan pertanahan kini tidak cukup hanya menunggu masyarakat datang ke kantor. Layanan harus hadir lebih
Pertanahan
Batu -Spektroom : Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Batu tidak berhenti pada seremoni pengibaran bendera. Seusai upacara di Halaman Balai Kota Among Tani, Senin (17/8/2026), pemerintah menyerahkan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat. Sebanyak 10 sertipikat PTSL diserahkan kepada warga Desa Torongrejo,
Pertanahan
Landak-Spektroom : Di tengah derasnya arus investasi sektor pertambangan dan meningkatnya perebutan ruang antara kawasan hutan, lahan masyarakat, dan kepentingan ekonomi, Anggota Komisi XII DPR RI Dr. (H.C) Drs. Cornelis, MH melontarkan peringatan keras kepada para kepala desa. Menurut mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu, ketidakpahaman aparatur desa
Pertanahan
Mataram-Spektroom : Reforma agraria bukanlah respons terhadap konflik pertanahan ataupun aksi demonstrasi masyarakat, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk menghadirkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Embun Sari, S.H., M.Si., M.H., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB