Ambon Masuk Kelas Utama Digitalisasi Bansos Nasional
Ambon -Spektroom : Kota Ambon terpilih sebagai salah satu daerah kelas satu dalam piloting project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional, sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu menjawab persoalan klasik penyaluran bantuan yang selama ini kerap menuai keluhan warga.
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Rapat Vlissingen, Selasa (12/5/2026).
Wattimena menyebut terpilihnya Ambon dalam kategori utama proyek nasional ini sebagai bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat terhadap kesiapan kota berjuluk Manise itu dalam memimpin transformasi pelayanan publik berbasis digital.
“Kita patut bersyukur atas kepercayaan ini. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, Ambon dipercaya menjadi garda depan transformasi digital nasional,” ujar Wattimena.
Wattimena juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terus mendorong reformasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem distribusi bantuan sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Menurut Wali Kota, persoalan bansos masih menjadi salah satu keluhan paling dominan yang diterima pemerintah daerah. Tidak sedikit warga yang merasa berhak menerima bantuan justru terlewat, sementara mereka yang dinilai mampu secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima.
“Di mana pun saya berada, saya sering menerima protes warga yang merasa tidak pernah menerima bantuan, sementara tetangganya yang secara ekonomi sudah layak justru terus mendapatkannya,” ungkapnya.
Dirinya imenilai akar persoalan terletak pada mekanisme pendataan dan penentuan penerima yang selama ini masih rentan dipengaruhi subjektivitas aparat di tingkat bawah, mulai dari RT, RW, desa hingga kecamatan.
Karena itu, digitalisasi bansos dinilai menjadi solusi penting untuk memperbaiki kualitas data, mengurangi potensi kesalahan, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dalam implementasinya, Pemkot Ambon akan mengandalkan agen-agen digital yang sebagian besar berasal dari kalangan ASN dan CPNS baru.
“Saudara adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Saya bangga karena sebagian besar agen diambil dari ASN dan CPNS baru yang kami yakini memiliki kapasitas intelektual dan semangat tinggi untuk memberi kontribusi nyata bagi Kota Ambon,” tegasnya.
Wattimena juga memaparkan kondisi terbaru data kependudukan Kota Ambon berdasarkan semester II tahun 2025. Jumlah penduduk tercatat mencapai 363.212 jiwa, dengan 265.472 jiwa masuk kategori wajib KTP. Dari jumlah itu, tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 95,32 persen.
Namun, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah, baru menyentuh 15,39 persen atau sekitar 40.867 jiwa.
Menurutnya, angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam mempercepat transformasi layanan berbasis digital. Untuk itu, berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk strategi. (EM)
