Ancaman Serangan Siber Beredar, Instansi Siaga Diminta Jaga Layanan Publik
Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah.
Meski ancaman tersebut belum terverifikasi, Kemkomdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik memperkuat pengamanan dan memastikan kesiapan penanganan insiden guna menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
"Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai tindak lanjut Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara yang dikeluarkan 8 November lalu, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Imbauan itu mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Informasi dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar lewat media sosial yang disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.
Dalam Security Advisory-nya, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan.
Sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai mulai dari serangan Distributed Denial of Service yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.
Selain instansi pemerintah, masyarakat juga diminta waspada terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email pdn-csirt@layanan.go.id.
"Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi," tutup Aries. (RRE/Diut)
