Antisipasi Kenaikan BBM 2027, Pakar Usulkan Rp10 Triliun untuk Transportasi Publik
Surakarta – Spektroom: Pakar Transportasi Nasional, Djoko Setijowarno, mengusulkan pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi rencana kenaikan harga BBM subsidi pada Januari 2027, salah satunya melalui penguatan transportasi publik secara masif.
Djoko Setijowarno yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia menilai, modernisasi transportasi publik bukan sekadar beban anggaran, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menjamin mobilitas masyarakat yang berkeadilan.
Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak diimbangi dengan penyediaan alternatif transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu segera mengalokasikan sekitar Rp10 triliun untuk menginisiasi transportasi umum modern di sekitar 200 kota melalui Instruksi Presiden. Ini penting agar masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang murah dan layak,” ungkap Djoko kepada Spektroom, Minggu (3/5/2026).
Dijelaskan, pengalaman program Buy The Service (BTS) menunjukkan bahwa dengan anggaran sekitar Rp582 miliar pada 2023, pemerintah mampu mengoperasikan layanan transportasi umum di 10 kota besar. Dengan skala anggaran lebih besar, cakupan layanan dinilai dapat diperluas secara signifikan, bahkan memungkinkan tarif gratis bagi kelompok tertentu.
Ia menilai kebijakan ini lebih efektif dibandingkan rencana subsidi kendaraan pribadi seperti motor listrik yang membutuhkan anggaran hingga Rp30 triliun, namun manfaatnya bersifat individual.
“Transportasi publik bisa menjadi subsidi langsung yang tepat sasaran bagi masyarakat, terutama pelajar, buruh, dan kelompok berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu juga mencontohkan, keberhasilan pemberdayaan angkutan lokal di daerah, seperti di Kabupaten Magelang yang memanfaatkan sebagian dana opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk mendukung operasional angkutan pedesaan (angkudes) bagi pelajar secara gratis.
Selain menjadi jaring pengaman ekonomi, penguatan transportasi publik dinilai memiliki dampak luas, mulai dari efisiensi anggaran negara, menekan risiko unjuk rasa, hingga meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya bagi pelajar yang selama ini banyak menggunakan sepeda motor.
“Dengan adanya angkutan umum yang layak, angka kecelakaan usia produktif bisa ditekan karena mereka tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi,” katanya.
Lebih lanjut, investasi di sektor transportasi publik juga diyakini mampu mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi karbon di perkotaan.
Djoko menegaskan, operasional transportasi umum ke depan harus diarahkan untuk memberikan layanan terjangkau, bahkan gratis, bagi kelompok prioritas seperti pelajar, mahasiswa, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Pembenahan transportasi umum bukan sekadar belanja negara, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem mobilitas yang adil, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ciptati Handayani)
