APBD Perubahan Kalbar 2025 Defisit, Gubernur Norsan Beberkan Strategi Pemulihan
Spektroom — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 mengalami defisit.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah disebabkan oleh dua faktor utama yakni perubahan skema pembagian pajak dan hilangnya sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat.
"Ya, APBD kita turun. Penyebabnya saya katakan ya, pertama karena adanya perubahan opsen pajak," ujar Gubernur Ria Norsan, Kamis (04/09/2025).
Sebelumnya, pendapatan pajak daerah dibagi dengan skema 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten. Namun kini, pembagian tersebut berbalik: kabupaten mendapat 70 persen, sementara provinsi hanya menyisakan 30 persen.
"Ini tentu berdampak besar pada pendapatan provinsi. Salah satu sumber utama kita jadi turun signifikan," tambahnya.
Selain itu, dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp200 miliar untuk Kalimantan Barat tahun ini tidak tersedia.
Hilangnya alokasi ini memperparah tekanan fiskal, sehingga pemerintah provinsi harus melakukan efisiensi anggaran.
Meski menghadapi defisit, Gubernur Kalbar menegaskan pihaknya tidak akan menaikkan beban pajak secara berlebihan yang bisa membebani masyarakat. "Kita harus tingkatkan pendapatan, tapi tidak boleh menyakiti rakyat. Tidak bisa semata-mata naikkan pajak," tegasnya.
Untuk itu, Pemprov Kalbar menghadirkan inovasi layanan perpajakan, salah satunya program, Gokatan. Melalui program ini, masyarakat bisa membayar pajak di kantor kecamatan terdekat tanpa harus ke kantor pajak provinsi yang jauh.
"Ini memudahkan warga, terutama di daerah pedalaman. Tujuannya agar kepatuhan pajak meningkat, karena lebih mudah dan cepat," ujar Gubernur.
Namun, tantangan tetap ada. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, banyak masyarakat yang mengaku kesulitan membayar pajak karena keterbatasan pendapatan. "Memang benar, ekonomi masyarakat masih susah. Uang saja tidak ada, bagaimana mau bayar pajak?" kata seorang warga belum lama ini.
Menjawab hal ini, Gubernur menekankan pentingnya menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja.
Kita harus menarik investor sebanyak-banyaknya. Kalau ada investasi, maka akan ada lapangan kerja. Kalau ada pekerjaan, daya beli naik, ekonomi tumbuh, dan otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat," jelasnya.
Norsan melanjutkan bahwa APBD Perubahan 2025, akan difokuskan untuk menyelesaikan program-program yang belum tuntas dari APBD Murni. Prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
"Kita selesaikan jalan-jalan yang masih rusak, terutama yang menghubungkan desa-desa. Juga sekolah-sekolah di pedalaman yang masih membutuhkan perbaikan gedung dan fasilitas," kata Gubernur.
Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran terbatas, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kualitas pembangunan. "Tidak sekadar selesai, tapi harus bermanfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya.
"Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. Dengan gotong royong, inovasi, dan kepatuhan, kita bisa melewati masa sulit ini," pungkas Ria Norsan. (RRE/Apolowelly)
