APBD Perubahan Sijunjung Tembus Rp1,074 Triliun, Infrastruktur dan Porprov Jadi Prioritas
Sijunjung–Spektroom: Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengusulkan kenaikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1,074 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut mulai dibahas bersama DPRD setelah pemerintah menyampaikan Nota Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna, Selasa (28/7/2026).
Selain menyesuaikan dinamika fiskal daerah, perubahan APBD juga menjadi instrumen untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mendukung pemulihan pascabencana, serta mempersiapkan Kabupaten Sijunjung menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI.
Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah, S.Pt., yang mewakili Bupati, mengatakan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 disesuaikan menjadi Rp1,013 triliun, sedangkan belanja daerah meningkat menjadi Rp1,074 triliun.
Menurutnya, perubahan struktur anggaran merupakan konsekuensi dari perkembangan kondisi fiskal selama semester pertama 2026 sekaligus tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
"Perubahan APBD ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil audit BPK terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025," ujar Iraddatillah di hadapan rapat paripurna DPRD.
Pemerintah daerah menempatkan belanja modal sebagai prioritas dalam perubahan APBD. Pembangunan infrastruktur dasar diproyeksikan menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai wilayah Kabupaten Sijunjung.
Di sisi lain, tambahan alokasi anggaran juga disiapkan untuk mempercepat pemulihan dampak bencana serta menunjang kesiapan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan Porprov Sumatera Barat XVI, agenda olahraga yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Rengga Wana Putra, S.M., menegaskan pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara cermat mengingat besarnya nilai anggaran yang akan dikelola pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh fraksi DPRD mempelajari secara menyeluruh dokumen Raperda Perubahan APBD sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
"Seluruh fraksi DPRD diharapkan dapat mempelajari materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara seksama sebagai bekal dalam tahapan pembahasan berikutnya," kata Rengga.
Pembahasan di DPRD selanjutnya akan difokuskan pada rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk memastikan setiap penyesuaian anggaran memiliki dasar yang kuat, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan nilai APBD Perubahan yang menembus Rp1 triliun, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah berharap instrumen fiskal tersebut mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemulihan pascabencana, serta mendukung keberhasilan agenda strategis daerah pada paruh kedua Tahun Anggaran 2026.(Ris1)
