Trending

ASN Kemenag Harus Siap Tugas Diseluruh Wilayah Tanah Papua

ASN Kemenag Harus Siap Tugas Diseluruh Wilayah Tanah Papua
Pelantikan 44 pejabat pengawas lingkup kemenag Papua.(foto: RRI)

Jayapura-Spektroom: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran menekankan, jabatan yang dipercayakan kepada seorang Aparatur Sipil Negara/ASN adalah amanah yang harus di pertanggung jawabkan kepada Tuhan, pimpinan, dan masyarakat.

Saat melantik  44 pejabat pengawas di lingkungan Kanwil Kemenag Papua di Jayapura, Rabu 13 Mei 2026, Kakanwil Kemenag menekankan, pentingnya menjalankan amanah tersebut dengan sungguh sungguh melalui kinerja seorang pejabat yang telah mengucapkan sumpah - janjinya.

"anda telah diambil sumpah janjinya dihadapan manusia dan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga harus bertanggung jawab," tandasnya.

Selain amanah, ke 44 pejabat itu dituntut memiliki sikap profesionalisme serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja setempat maupun eksternal, guna pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

Klemens Taran, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah Papua, termasuk daerah terpencil dan wilayah Daerah Otonom Baru (DOB). 

ASN Kemenag harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas di mana saja selama masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Begitu menerima SK, langsung melaksanakan tugas. ASN Kementerian Agama harus siap ditempatkan dimana saja selama masih ada bendera Merah Putih berkibar,” katanya.

Ia juga meminta seluruh ASN dalam lingkup  kerkanya, menghilangkan anggapan bahwa mutasi dilakukan karena kedekatan dengan pihak tertentu, sebab seluruh proses mutasi dan promosi jabatan sudah melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambon-Spektroom : Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang-Spektroom : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi pribadi, politik,

Buang Supeno