Bagi Calon Pekerja Migran, KUR Juga Bisa Untuk Biaya Pelatihan dan Kursus Bahasa
Spektroom - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sekaligus pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran KPP di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama unsur Forkopimda dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut secara daring dari Rumah Jabatan Gubernur Lampung Mahan Agung di Bandarlampung.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang diikuti secara serentak oleh 32 provinsi di seluruh Indonesia, sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi kerakyatan.
Dalam laporannya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan peran strategis Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemerintah yang komprehensif, mencakup aspek hulu dan hilir dalam pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"KUR tidak hanya berfungsi sebagai akses permodalan (hulu), tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang terintegrasi, yang mencakup penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan (hilir) bagi para PMI.
Kehadiran KUR, lanjut Mukhtarudin bagi Para PMI, yaitu untuk mencegah PMI terjerat dalam pinjaman ilegal yang bersifat memberatkan.
"Program KUR hadir sebagai solusi pembiayaan resmi yang mudah diakses, sehingga PMI memiliki alternatif pendanaan yang sah dan terjangkau, menghindari jeratan rentenir, pinjaman online (pinjol) ilegal, atau berbagai bentuk pinjaman lain yang membebani" ujar Mukhtarudin menjelaskan.
Sementara Menko Perekonomian Elangga Hartarto mengakui, Program KUR, meskipun ditujukan untuk usaha kecil dengan 3-5 tenaga kerja, secara kumulatif berkontribusi pada peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor kewirausahaan.
Tahun ini Pemerintah menargetkan dan mendorong pelaksanaan KUR agar dapat mencapai Rp.300 triliun, antara lain untuk membiayai Usaha-usaha produktif yang biasanya mempekerjakan 3 sampai 5 tenaga kerja, dan ini diharapkan akan menambah jumlah tenaga kerja di sektor kewirausahaan (entrepreneurship).
Tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) KUR yang relatif rendah, yaitu 2,28% pada Juli 2025, mencerminkan tingginya tingkat pengembalian pinjaman dari para debitur.
Angka NPL yang rendah tersebut membuktikan keseriusan dan tanggung jawab para debitur KUR dalam mengelola pinjaman mereka.
Kenaikan jumlah pengusaha yang signifikan pada awal 2025, dengan penambahan 1,83 juta pengusaha rintisan (naik 3,5% yoy) dan 120 ribu pengusaha mapan (naik 2,4% yoy), menjadi bukti keberhasilan program-program seperti KUR." rinci Menko Erlangga.
Pinjaman KUR juga sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha, termasuk untuk modal calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti untuk pelatihan dan belajar bahasa dapat dibiayai oleh KUR.
"Tidak ada batasan maksimal untuk jumlah yang dapat ditarik oleh pekerja migran, dan berapapun yang diajukan pasti akan disetujui oleh Komite KUR" tutup Erlangga Hartarto.(@Ng).
