Bakesbangpol Dukung Pemutakhiran DPT Menuju Pemilu 2029

Bakesbangpol Dukung Pemutakhiran DPT Menuju Pemilu 2029
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember di Aula KPU Kabupaten Jember. (foto diskominfo Jember)

Jember - Spektroom : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember di Aula KPU Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember, Jawa Timur pada Kamis (2/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang akurat, mutakhir, dan kredibel. Melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan berupaya memastikan hak konstitusional masyarakat tetap terjamin.

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Jember, Dessi Anggraeni, S.H., M.H., dan dihadiri sekitar 25 peserta dari berbagai instansi, antara lain Kodim 0824/Jember, Polres Jember, Bawaslu Kabupaten Jember, Dispendukcapil Kabupaten Jember, Bakesbangpol Kabupaten Jember, serta jajaran komisioner dan sekretariat KPU.

Bakesbangpol Kabupaten Jember diwakili Dwi Handansari yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dessi Anggraeni menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara konsisten untuk mendukung kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029. Menurutnya, penyusunan daftar pemilih yang valid tidak dapat dilakukan KPU sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Dispendukcapil, Bawaslu, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya.

“Pemutakhiran data pemilih secara bertahap ini diharapkan memberikan manfaat signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu 2029. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan program ini,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Jember, Feri Agus Rudianto, memaparkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026. Ia menjelaskan adanya perubahan data dibandingkan pleno Triwulan I setelah dilakukan pencermatan dan pencocokan data berdasarkan masukan Bawaslu serta hasil pemutakhiran terbaru.

Berdasarkan hasil pleno, jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 1.008.356 orang dan pemilih perempuan 1.030.919 orang. Dengan demikian, total daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Jember Triwulan II Tahun 2026 mencapai 2.039.275 pemilih.

Setelah pemaparan data, rapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyampaian masukan dari peserta guna meningkatkan validitas serta akurasi data pemilih. Agenda kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi dan penyerahan dokumen secara simbolis dari KPU Kabupaten Jember kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Perwakilan Bakesbangpol Kabupaten Jember, Dwi Handansari, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih yang menjadi salah satu faktor penentu kualitas demokrasi.

“Rapat koordinasi dan pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan langkah penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2029. Bakesbangpol mendukung penuh sinergi antar instansi agar data pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hak konstitusional masyarakat dapat terjamin,” ungkapnya. (budi s)

Berita terkait

Pemkot Sawahlunto Perkuat Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemkot Sawahlunto Perkuat Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Sawahlunto - Spektroom : Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat budaya inovasi di lingkungan birokrasi sebagai strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendongkrak nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2026 yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di tingkat nasional. Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi pengukuran dan penilaian IID 2026 yang

Riswan Idris, Afrizal Aziz