Bank Indonesia Perkuat Layanan Rupiah di Wilayah Sungai Kalimantan melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan

Bank Indonesia Perkuat Layanan Rupiah di Wilayah Sungai Kalimantan melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan
Ekspedisi Rupiah Kalimantan Bank Indonesia Kalsel bersama TNI Angkatan Laut.(Foto Humas BI Kalsel)

Junaidi, Agung Yunianto Banjarmasin-Spektroom : Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut memperkuat layanan Rupiah untuk masyarakat di wilayah perairan sungai melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK) 2026v yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan pada 27 s.d 30 April 2026, dimulai dengan Seremonial Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dilaksanakan secara serentak pada 27 April 2026.

Kegiatan Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dipusatkan di Dermaga Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji.

Ekspedisi Rupiah Kalimantan Bank Indonesia Kalsel bersama TNI Angkatan Laut.(Foto Humas BI Kalsel)

ERK 2026 merupakan keberlanjutan dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang telah Kick Off di Surabaya pada 23 April 2026 sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjangkau layanan kas ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ERK 2026 menjangkau masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai strategis di Kalimantan, antara lain Sungai Kayan di Kalimantan Utara, Sungai Mahakam dan Sungai Kandilo di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat. Wilayah tersebut merupakan jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Selain menghadirkan layanan kas keliling susur sungai sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy, ERK 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat secara terintegrasi guna memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat secara aman dan tepat waktu, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan transaksi non-tunai, serta kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran, meliputi:

Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, Edukasi kebanksentralan dan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan PeKA (Peduli, Kenali, Adukan), Layanan Perpustakaan Keliling, Penyuluhan dan layanan kesehatan, Edukasi kesiapsiagaan bencana, khususnya pada wilayah perairan sungai.

Sinergi dan Kolaborasi menjadi landasan utama pelaksanaan ERK 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan ERK 2026, Bank Indonesia didukung penuh TNI Angkatan Laut dalam mobilisasi armada serta pengamanan kegiatan di wilayah perairan.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang inklusif bagi Masyarakat di sepanjang aliran sungai Kalimantan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan layanan kas dan edukasi hingga ke pelosok negeri, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap Rupiah dan mendukung ketahanan sistem keuangan Nasional.*****

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс