BaraNusa Unjuk Rasa di Balai Kota Depok, Desak Hentikan MBG hingga Kritik Kinerja Pemkot dan DPRD
Depok– Spekstroom: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jumat (19/6/2026).
Massa menyampaikan sedikitnya 14 tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, hingga pemerintah pusat. Aksi tersebut diwarnai kritik keras terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Salah satu tuntutan yang paling mencolok adalah desakan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan di Kota Depok. Selain itu, massa juga menolak kenaikan harga kebutuhan pokok, mendesak penghentian gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meminta pemerintah menghadirkan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis yang layak bagi seluruh masyarakat.
Hal ini tak hanya menyasar kebijakan nasional, BaraNusa juga melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Pemerintah Kota Depok. Massa menilai pemerintah daerah harus lebih mengutamakan bukti nyata dibandingkan sekadar janji politik.
Dalam aksinya, BaraNusa turut menyuarakan evaluasi terhadap kinerja DPRD Kota Depok yang dinilai belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Massa juga meminta anggota DPRD, camat, dan lurah fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan tidak disibukkan dengan urusan pelaksanaan Program MBG.
Di sektor ekonomi, demonstran mendesak pemerintah segera menurunkan harga sembako, menjadikan kawasan setu di Kota Depok sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat, serta menetapkan komisi maksimal delapan persen bagi pengemudi ojek online.
Ketua DPD BaraNusa Kota Depok, Entin Rosmini, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin konstitusi dan dilakukan secara damai.
"Kami hadir untuk menyuarakan suara rakyat yang selama ini merasa tidak didengar. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan," tegas Entin di sela aksi.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan lahir dari keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, meningkatnya beban hidup, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan rakyat kecil.
BaraNusa berharap Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, dan pemerintah pusat tidak hanya menerima aspirasi tersebut sebagai kritik, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga seluruh aspirasi disampaikan di depan kompleks Balai Kota Depok.
