Batam Perkuat Strategi Fiskal Melalui Pertumbuhan ekonomi dan Sinergi Pembangunan
Batam-Spektroom : 24 Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) I Sumatera mengikuti Seminar Rembug Fiskal 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Seminar selain meningkatkan silaturahim dan berbagi pengalaman juga membahas penguatan fiskal kunci bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan berkelanjutan, sekaligus membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kemampuan fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melainkan yang lebih penting adalah kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, Batam memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara itu, hingga semester pertama 2026, nilai investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut tercermin pada sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Amsakar menilai kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi tingginya arus migrasi ke Batam yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Di sisi fiskal, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam juga menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi PAD yang pada 2020 berada di kisaran Rp 975 miliar meningkat menjadi Rp 2,253 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp 1,482 triliun.
Menurut Amsakar, capaian tersebut menunjukkan eratnya hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuatan fiskal daerah. Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Penguatan fiskal, lanjutnya, juga membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Ia menilai perbedaan kewenangan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi perencanaan dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif.
