Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Bupati Annisa Suci Ramadhani Gaspol Tingkatkan Kompetensi ASN, BKPSDM Beberkan Deretan Program Strategis
Dharmasraya–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Meski masa kepemimpinan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani belum genap dua tahun, berbagai program pengembangan kompetensi ASN telah dijalankan secara masif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dharmasraya, Ummu Azizah, S.Psi., M.M., melalui laman resmi BKPSDM Dharmasraya, Sabtu (18/7/26) mengatakan bahwa peningkatan kualitas aparatur menjadi salah satu perhatian utama Bupati Annisa dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Menurut Ummu Azizah, Bupati Annisa yang merupakan alumnus Universitas Indonesia (UI) dan Columbia University memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program peningkatan kompetensi ASN sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.
"Ibu Bupati memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas aparatur. Beliau memandang bahwa ASN yang kompeten merupakan aset berharga bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas," ujar Ummu Azizah.
Ia menjelaskan, sejumlah program strategis telah direalisasikan selama masa kepemimpinan Bupati Annisa, di antaranya pelaksanaan diklat dan sertifikasi bagi sembilan camat yang tidak memiliki latar belakang kepamongprajaan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Pemkab Dharmasraya juga telah menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi 19 pejabat administrator melalui kerja sama dengan Kemendagri sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi.
Program lainnya meliputi Diklat Manajemen Talenta bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Diklat Kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan bagi tiga ASN, serta berbagai diklat teknis dan fungsional yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Tidak berhenti di situ, pada akhir Juli 2026, BKPSDM kembali menjadwalkan Diklat dan Sertifikasi Bendahara yang akan diikuti oleh 40 ASN guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
Ummu Azizah menegaskan, paradigma pengembangan kompetensi ASN kini telah berubah. Pelatihan dan pendidikan tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi untuk menghasilkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pengembangan kompetensi ASN tidak lagi dipandang sebagai beban terhadap anggaran keuangan. Aparatur yang kompeten adalah aset yang sangat berharga bagi kemajuan pelayanan publik di daerah," katanya.
BKPSDM juga tengah menyusun profiling kebutuhan kompetensi ASN di seluruh perangkat daerah. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program pengembangan SDM yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan jabatan.
Dengan adanya dokumen pemetaan tersebut, kebutuhan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurut Ummu Azizah, aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan menjadi modal utama dalam mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Melalui aparatur yang kompeten, kami optimistis visi dan misi kepala daerah akan lebih mudah diwujudkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.
Langkah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Ris1)
