Riwayat Lahirnya TNI di Kalimantan Barat: Dari Pergulatan Politik hingga Menjadi Penjaga Kedaulatan NKRI
Oleh : Syafaruddin Daeng Usman/Sejarawan Kalbar.
Pontianak-Spektroom : Sejarah kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat bukan sekadar catatan tentang datangnya pasukan berseragam ke sebuah wilayah.
Di baliknya tersimpan pergulatan politik, aspirasi rakyat, serta perjuangan panjang untuk memastikan bahwa kedaulatan Republik Indonesia benar-benar berdiri tegak hingga ke ujung barat Pulau Kalimantan.
Sejarawan Kalimantan Barat, Syafaruddin DaEng Usman, mencatat bahwa tonggak penting itu bermula pada 27 Desember 1949, bertepatan dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada hari bersejarah tersebut, Mayor Suharsono bersama sejumlah perwira TNI tiba di Pontianak sebagai pendahulu kehadiran kekuatan militer nasional di Kalimantan Barat.
Kehadiran mereka bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.
Jauh sebelumnya, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Gabungan Perhimpunan Indonesia (GAPI) dan Komite Nasional Indonesia di Kalimantan Barat telah mencermati potensi ancaman keamanan pasca-penyerahan kedaulatan.
Mereka meyakini TNI harus menjadi inti Angkatan Perang RIS, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pertahanan negara baru.
Kekhawatiran muncul karena adanya gagasan pembentukan tentara federal yang dinilai dapat mengaburkan posisi TNI sebagai kekuatan utama negara.
Karena itu, berbagai langkah politik ditempuh. Surat, resolusi, hingga lobi ke pemerintah pusat dilakukan agar TNI segera hadir dan mengambil peran menjaga keamanan daerah.
Langkah tersebut membuahkan hasil. Pada 2 Januari 1950, Mayor Suharsono mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi pasukan gerilya dan laskar-laskar rakyat yang ingin bergabung dalam struktur militer resmi.
Respons masyarakat sangat besar. Markas komando dipenuhi para pejuang yang datang mendaftarkan diri beserta senjata yang mereka miliki.
Dukungan rakyat terhadap kehadiran TNI semakin terlihat ketika berbagai elemen masyarakat membentuk Panitia Pusat Penyambutan TNI.
Meski sempat menghadapi dinamika politik dan penolakan dari sebagian kalangan pemerintahan daerah, tuntutan agar TNI hadir secara penuh terus menguat.
Puncaknya terjadi pada 16 Januari 1950. Kapal KPM Kaimana merapat di Pontianak membawa sekitar 200 personel TNI di bawah pimpinan Mayor Firmansyah. Kedatangan pasukan itu disambut antusias ribuan warga.
Sepanjang jalan dari pelabuhan menuju tempat penampungan, masyarakat berdiri berjejer memberikan sambutan kepada para prajurit yang dianggap sebagai simbol hadirnya negara.
Dua hari kemudian, melalui Pengumuman Nomor 1 tanggal 18 Januari 1950, Komando Subteritorium Militer I Kalimantan Barat menegaskan bahwa keamanan wilayah kini berada sepenuhnya di tangan TNI.
Pernyataan itu menjadi penanda berakhirnya masa transisi keamanan dan dimulainya peran TNI sebagai penjaga stabilitas daerah.
Bagi Kalimantan Barat, momentum tersebut bukan hanya sejarah kedatangan pasukan.
Peristiwa itu menegaskan lahirnya fondasi pertahanan negara di wilayah perbatasan yang strategis.
Sejak saat itu, TNI tidak hanya hadir sebagai institusi militer, tetapi sebagai kekuatan pemersatu bangsa yang menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
