Birokrasi Masa Kini Harus Tinggalkan Fungsi Administratif Konvensional

Birokrasi Masa Kini Harus Tinggalkan Fungsi Administratif Konvensional
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan (tiga dari kiri) dan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN - LAN, Army Winarty (dua dari kiri) usai pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026, di Gedung Pusiban. (Foto Spektroom).

Bandar Lampung - Spektroom: Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026, di Gedung Pusiban, kompleks kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/7/2026). 

Pelatihan Kepemimpinan ini mengusung tema kepemimpinan adaptif untuk transformasi tata kelola lingkungan berkelanjutan, diikuti 47 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  berasal dari berbagai instansi Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, hingga perwakilan kementerian pusat, akan berlangsung sampai dengan 13 November 2026 mendatang.



Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Army Winarty dalam laporannya menyebutkan, isu ekologis saat ini merupakan bagian dari domain pembangunan, ekonomi, dan fiskal negara. Oleh karena itu, penanganan krisis iklim membutuhkan model kebijakan publik berbasis data valid (evidence-based policy).


“Lingkungan hidup hari ini adalah sebuah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu terkait dengan keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan. Birokrasi masa depan tidak butuh pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas yang ada. Tetapi pemimpin yang adaptif adalah pemimpin yang berani membuang logika hari kemarin,” tegas Army Winarty.



Menurutnya, orientasi PKN Angkatan XXIV ini akan menguji kemampuan peserta dalam meruntuhkan ego sektoral birokrasi. Para calon pemimpin tinggi harus berani membentangkan layar transformasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia


Sedangkan materi pengajaran dalam PKN tahun ini menggunakan metode kurikulum komprehensif dari LAN RI. 

Struktur kurikulum meliputi kelompok mata pelatihan inti seperti integritas diri dan digitalisasi wirausaha strategis. 


"Para peserta juga wajib mendalami manajemen strategis sektor publik serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government)" ujarnya lagi.


Sementara, Sekdaprov Marindo Kurniawan mengingatkan seluruh aparatur mengenai tantangan disrupsi global dan perubahan iklim. Marindo menegaskan bahwa birokrasi masa kini harus segera meninggalkan fungsi-fungsi administratif konvensional yang kaku. Pihak aparatur sipil negara wajib bertransformasi menjadi motor penggerak inovasi daerah yang tangguh serta solutif.



Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Sekdaprov Marindo Kurniawan.


Menurut Marindo  arah pembangunan Lampung saat ini mengacu penuh pada visi bersama menuju Indonesia Emas 2045. 



"Pemerintah daerah tidak lagi menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan daerah. Aparatur negara sekarang memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan secara terpadu" Ungkap Marindo. 



Merujuk pada tema kelestarian lingkungan dalam PKN ini, bisa dijabarkan ke dalam tiga pilar strategis utama. Pilar tersebut mencakup akselerasi tata ruang hijau, perlindungan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana iklim global. 



Di akhir sambutan, Marindo menitipkan lima pesan penting kepada para peserta kualifikasi pimpinan tinggi tersebut. Salah satunya agar proyek perubahan yang digagas selama pelatihan berlangsung dapat langsung diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 


"Pastikan setiap aksi perubahan yang Saudara susun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya (@Ng).

Berita terkait

Pakar Hukum Henry Indraguna: Tersangka Korupsi Bisa Ditetapkan, Meski Belum Diperiksa

Pakar Hukum Henry Indraguna: Tersangka Korupsi Bisa Ditetapkan, Meski Belum Diperiksa

Jakarta – Spektroom : Pakar hukum Profesor Henry Indraguna menegaskan, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) meskipun belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun, penetapan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum, termasuk adanya minimal dua alat bukti yang sah. ‎ ‎Dalam legal opinion yang

Irvan Idris Saleh, Anggoro AP
BPS Kota Bekasi Lakukan Pendataan Door to Door untuk Verifikasi Aktivitas Ekonomi Warga

BPS Kota Bekasi Lakukan Pendataan Door to Door untuk Verifikasi Aktivitas Ekonomi Warga

Bekasi – Spektroom : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tengah melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door to door guna memverifikasi aktivitas ekonomi masyarakat. Pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, bertujuan memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian di Kota Bekasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Penanggung Jawab Lapangan Tim Operasional Mitra BPS

Harianto Adi, Bian Pamungkas