BKKBN Maluku Utara Tindak Lanjuti Audiensi dengan PT IWIP, Fokus Validasi Data KRS di Lingkar Tambang
Sofifi-Spektroom : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos., memimpin Rapat Tindak Lanjut Audiensi bersama PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Halmahera Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi yang digelar pada Kamis (6/8/2026) lalu di Ruang Rapat I Wisma Thingsang PT IWIP, sebagai langkah membangun sinergi percepatan penurunan stunting di wilayah lingkar tambang.
Plt. Kaper Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara Ansar menyampaikan apresiasi kepada Kepala DP2KBP3A Halmahera Tengah beserta jajaran atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin. Ansar menegaskan, prioritas utama pasca-rapat ini adalah penguatan dan validasi basis data di lapangan.
"Saya minta seluruh Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) untuk segera bergerak menyiapkan data Keluarga Risiko Stunting (KRS), terutama yang berada di lingkar tambang PT. IWIP," tegasnya.
Ia menekankan agar pendataan tidak dilakukan secara administratif, melainkan melalui pendampingan langsung kepada keluarga.
"Jangan lagi mengambil data yang ada di balai desa. Teman - teman harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid," ujarnya.
Menurut Ansar, data KRS yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Proposal GENTING dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perwakilan BKKBN Maluku Utara dengan PT IWIP.
Selain itu, ia juga meminta titik lokasi bantuan air bersih yang telah dilaporkan PT IWIP untuk segera diverifikasi keberadaannya di lapangan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Umum dan Barang Milik Negara (BMN) Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Harwati, SE., MM., memaparkan 13 poin penting yang wajib diperhatikan dalam penyusunan Proposal GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
"Untuk penyusunan proposal, harus betul-betul diperhatikan. Jangan asal menyusun dan jangan terlalu meluas, tapi fokus saja pada isu yang terjadi di seputaran Maluku Utara," tutur Harwati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga, Jubair Manggis, SH., menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan lanjutan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Halmahera Tengah.
"Dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan bersama TPPS Kabupaten Halmahera Tengah, untuk itu semua data KRS maupun data terkait program TAMASYA sudah harus disiapkan," tegas Jubair.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Halmahera Tengah, Hi. Munir Kamarulla, S.Kep., menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan.
"Intinya kami tetap berkomitmen dan siap menindaklanjuti apa yang disepakati saat pertemuan di PT IWIP kemarin, dan akan menyiapkan data KRS sebelum pertemuan dengan TPPS Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan," kata Munir.
Melalui rapat ini, diharapkan sinergi antara Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dan dunia usaha melalui PT IWIP semakin kuat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan mempercepat penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah lingkar industri.
