Bodewin: UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Ambon, DPRD Expo Wajib Beri Manfaat bagi Masyarakat

Bodewin: UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Ambon, DPRD Expo Wajib Beri Manfaat bagi Masyarakat
WaliKota Ambon Bodewin M. Wattimena, didampingi ketua DPRD Kota Ambon Morets Tamaela saat membuka DPRD Kota Ambon Expo 2026 di halaman Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (2/9/2026). Foto Eva. M

Ambon-Spektroom: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan, keterbatasan sumber daya alam membuat Kota Ambon perlu mengoptimalkan potensi masyarakat, khususnya melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peninjauan langsung oleh Wali Kota usai membuka kegiatan Expo. Foto Eva. M

Pernyataan itu disampaikan Wattimena saat membuka DPRD Kota Ambon Expo 2026 di halaman Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (2/9/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT ke-451 Kota Ambon.

Menurut Wattimena, perayaan hari jadi kota harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial.

“Yang terpenting juga adalah apa dampaknya bagi masyarakat kita. Salah satu hal yang harus terus kita lakukan adalah memberdayakan masyarakat lewat penguatan usaha mikro, kecil dan menengah,” kata Wattimena.

Ia menjelaskan, Ambon memiliki kondisi yang berbeda dari daerah yang mengandalkan sumber daya alam maupun industri berskala besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuka peluang agar masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi.

“Tugas Pemerintah Kota hari ini adalah memfasilitasi seluruh pelaku UMKM di Kota Ambon,” tegasnya.Menurutnya, dukungan tersebut diwujudkan melalui kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, bantuan permodalan, penyediaan tempat usaha, serta penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.

Selain penguatan UMKM, Wattimena menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan publik. Ia mendorong agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung mudah, cepat, responsif dan transparan. Pemanfaatan teknologi, kata dia, diperlukan untuk menyederhanakan proses birokrasi.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela menyampaikan bahwa DPRD Expo harus menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat.

“Kantor ini adalah rumah rakyat. Rakyat harus merasa nyaman untuk datang ke sini,” ujar Tamaela.

DPRD Expo 2026 digelar pada 2–3 September 2026. Berbagai layanan dihadirkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pameran UMKM, layanan paspor, pembuatan NIB, pemeriksaan kesehatan gratis, Gerakan Pangan Murah, layanan hukum dan kekayaan intelektual, hingga layanan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan itu juga menjadi ruang untuk menyampaikan capaian kerja DPRD Kota Ambon periode 2024–2029. Tamaela menyebut, sebanyak 16 produk peraturan daerah telah dihasilkan sejak 2025 hingga semester pertama 2026.

Ia berharap DPRD Expo dapat terus dikembangkan, tidak hanya sebagai agenda tahunan, tetapi juga sebagai pusat promosi UMKM, pelayanan publik dan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung.(EM)

Berita terkait

Peringati HUT ke-451 Kota Ambon, Gubernur Maluku Ajak Warga Wujudkan Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju

Peringati HUT ke-451 Kota Ambon, Gubernur Maluku Ajak Warga Wujudkan Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju

Ambon-Spektroom: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan, kesehatan, kedamaian, dan keberlanjutan kota. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat upacara peringatan HUT ke-451 Kota Ambon di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (7/9/2026). Mengusung tema “Ambon Bersih, Maluku

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Menteri PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik, Dari MPP hingga Zona Integritas

Menteri PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik, Dari MPP hingga Zona Integritas

Jakarta–Spektroom : Transformasi pelayanan publik terus didorong pemerintah untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari penguatan pelayanan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan inovasi, digitalisasi dan pelayanan omnikanal, hingga pembangunan Zona Integritas (ZI). Menteri Pendayagunaan Aparatur

Eva Moenandar, Rafles
Hampir 8 Ribu Iklan Loker Luar Negeri Bodong Diblokir Kemkomdigi dan BP2MI dalam 8 Bulan

Hampir 8 Ribu Iklan Loker Luar Negeri Bodong Diblokir Kemkomdigi dan BP2MI dalam 8 Bulan

Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memblokir 7.908 iklan lowongan kerja luar negeri fiktif selama periode Januari hingga Agustus 2026. Ribuan konten penipuan tersebut diturunkan melalui patroli siber gabungan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya pencari kerja

Rafles