Bupati dan Wabup Tanah Datar Tinjau Lokasi Longsor, Pastikan Seluruh Korban dan Kerusakan Terdata

Bupati dan Wabup Tanah Datar Tinjau Lokasi Longsor, Pastikan Seluruh Korban dan Kerusakan Terdata
Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly kembali meninjau langsung lokasi terdampak bencana. (Foto: Prokopim TD)

Tanah Datar-Spektroom : Memasuki hari ketiga pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Datar, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly kembali meninjau langsung lokasi terdampak bencana, Jumat (15/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dampak bencana, mulai dari warga terdampak, kerusakan fasilitas umum hingga lahan pertanian, telah terdata secara menyeluruh guna mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan.

Dalam peninjauan itu, Bupati dan Wakil Bupati didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Lokasi pertama yang dikunjungi yakni jembatan putus di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, salah satu titik yang mengalami kerusakan cukup parah akibat derasnya arus banjir beberapa hari terakhir.

Di lokasi tersebut, Bupati Eka Putra bersama rombongan berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan warga pascabencana.

Eka Putra menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh dampak bencana tercatat secara rinci dengan sistem pendataan by name by address agar proses penanganan berjalan tepat sasaran.

“Saya hadir di lokasi ini untuk memastikan seluruh dampak bencana terdata, mulai dari warga, fasilitas umum hingga lahan terdampak, by name by address, sehingga penanganannya bisa terarah dan jelas,” ujar Eka Putra.

Ia juga meminta wali nagari beserta perangkat nagari terus berkoordinasi aktif dengan OPD terkait untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.

“Segera lakukan pendataan sesuai kondisi di lapangan dan koordinasikan dengan OPD terkait. Saya tidak ingin ada masyarakat ataupun fasilitas terdampak yang tidak terdata,” tegasnya.

Selain fokus pada pendataan korban dan kerusakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mulai menyiapkan langkah percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor.

Menurut Eka Putra, pada hari yang sama tim dari Zeni Tempur (Zipur) turut turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah jembatan yang hanyut maupun terputus akibat terjangan banjir.

“Hari ini tim dari Zipur juga sudah turun untuk melihat langsung kondisi beberapa jembatan yang hanyut dan putus, sehingga nantinya bisa segera ditangani menggunakan jembatan bailey maupun konstruksi darurat lainnya,” ungkapnya.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya akses transportasi, serta berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.

Saat ini pemerintah daerah terus melakukan pendataan total dampak bencana sekaligus mempercepat langkah penanganan darurat bagi masyarakat terdampak di berbagai kecamatan. (Ris1)

Berita terkait

3.299 Lowongan Dibuka di Jakarta Selatan Career Fest 2026, Pemprov DKI Target Tekan Pengangguran

3.299 Lowongan Dibuka di Jakarta Selatan Career Fest 2026, Pemprov DKI Target Tekan Pengangguran

Jakarta – Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 3.299 lowongan pekerjaan melalui Jakarta Selatan Career Fest 2026 yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang, Setiabudi, pada 7–8 Juli 2026. Sebanyak 37 perusahaan dari berbagai sektor berpartisipasi dalam bursa kerja yang ditujukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.

Irvan Idris Saleh, Buang Supeno
ATR/BPN Gandeng Komisi II DPR Matangkan RUU Administrasi Pertanahan, Bidik Solusi Tumpang Tindih Lahan

ATR/BPN Gandeng Komisi II DPR Matangkan RUU Administrasi Pertanahan, Bidik Solusi Tumpang Tindih Lahan

Jakarta - Spektroom : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan dengan melibatkan Komisi II DPR RI melalui Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat materi dan

Irvan Idris Saleh, Buang Supeno
ссс