Bupati H. Suhardiman Amby Tegaskan Perencanaan dan Penganggaran APBD Harus Terukur dan Akuntabel
Pekanbaru-Spektroom: Bupati Kuantan Singingi, Dr H Suhardiman Amby, menegaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah harus dilakukan secara terukur, akurat, dan akuntabel agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Suhardiman saat menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan serta Penganggaran Tahun 2026 yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Ir H SF Haryanto, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Effendy, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.
Menurut Suhardiman, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sangat penting untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran di daerah berjalan lebih baik.
“Melalui kegiatan ini, perencanaan dan penganggaran APBD di daerah bisa lebih terukur, akurat, dan akuntabel,” ujar Suhardiman di sela kegiatan, didampingi Kepala Bappeda Kuansing, Hendra Roza.
Ia menilai evaluasi dari BPKP menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas program pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran serta memiliki ukuran kinerja yang jelas.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Effendy, menjelaskan bahwa entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, BPKP secara berkala melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah setiap semester.
“BPKP setiap semester menyampaikan laporan kepada bupati dan wali kota. Jika masih terdapat kekurangan, hal itu menjadi bagian dari evaluasi agar pembangunan di Provinsi Riau dan seluruh daerah dapat berjalan lebih baik serta tetap terintegrasi,” jelas Effendy.
Melalui kegiatan ini diharapkan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau semakin berkualitas, transparan, serta selaras dengan program pembangunan daerah maupun nasional. (SN/HH)
