Bupati Jeneponto Lantik Tiga Pejabat, Tekankan Inovasi dan Keterbukaan terhadap Kritik
Jeneponto – Spektroom : Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, melantik tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Ruang Pola Pannrannuanta, Kantor Bupati, Senin (26/10/2026). Para pejabat diminta segera menyusun langkah strategis, berinovasi, serta terbuka terhadap kritik masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi sekaligus tindak lanjut hasil job fit atau uji kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Tiga pejabat yang dilantik yakni Sudarminto, S.STP., M.AP., sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; drg. Irawati, S.KG., M.Kes., sebagai Direktur definitif UPT RSUD Lanto Daeng Pasewang; serta Haryadi, S.T., sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jeneponto.
Sebelum dilantik, Sudarminto menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Irawati sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, sedangkan Haryadi menjabat Camat Tamalatea.
Dalam arahannya, Paris Yasir menegaskan bahwa pengisian jabatan bukan sekadar proses administratif, melainkan upaya menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. Ia meminta para pejabat menunjukkan profesionalisme, integritas, serta kemampuan menghadirkan gagasan dan inovasi.
“Jangan lengah, jangan puas diri, karena kita membutuhkan pejabat yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas dan ikhlas serta mampu berinovasi,” tegasnya.
Paris juga mengingatkan agar pejabat tidak bersikap antikritik. Menurutnya, aspirasi, masukan, dan tanggapan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan pelayanan pemerintah.
“Pejabat harus memiliki gagasan, harus mampu menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Masyarakat kita begitu kritis, apa saja dikritisi, dan kita tidak boleh antikritik,” ujarnya.
Ia menilai kritik masyarakat menunjukkan adanya perhatian dan harapan terhadap penyelenggaraan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga komunikasi terbuka agar berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditangani secara tepat.
Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, serta membangun solidaritas di lingkungan kerja masing-masing. Mereka juga harus menetapkan prioritas dan target kerja yang terukur sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Jeneponto.
Paris menegaskan evaluasi kinerja aparatur akan terus dilakukan. Setiap pejabat diharapkan mampu menunjukkan hasil kerja nyata dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui penataan birokrasi ini, Pemkab Jeneponto berharap pelaksanaan pemerintahan semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan warga.
