Bupati Kapuas Hulu Desak Komisi V DPR Percepat Infrastruktur di Kapuas Hulu
Inftrastruktur di Kapuas Hulu
Spektroom – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan seruan penting terkait kondisi infrastruktur diwilayahnya. Saat mendampingi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (10/10/2025).
Bupati Fransiskus menegaskan infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa infrastruktur yang baik, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik sulit berkembang secara optimal.
“Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, saat ini kondisinya masih jauh dari harapan,” ujarnya. Bupati yang akrab disapa Sis itu menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari jalan yang rusak, jembatan yang tidak layak, hingga sistem irigasi yang tidak berfungsi dengan baik.
Selain itu, ketersediaan air bersih dan sanitasi juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di Kapuas Hulu, mengingat wilayah tersebut memiliki tantangan geografis yang cukup berat dan wilayah yang sangat luas.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat. Tanpa dukungan itu, percepatan pembangunan sulit dilakukan secara maksimal,” kata Fransiskus.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar permasalahan infrastruktur dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Bupati Fransiskus juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang selama ini dinilai konsisten mengawal aspirasi masyarakat Kapuas Hulu di tingkat nasional. Berkat dukungan Lasarus, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di daerah itu telah terealisasi menggunakan dana dari pemerintah pusat.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kapuas Hulu ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan infrastruktur yang mendesak, sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga demi mempercepat pembangunan di wilayah paling timur Kalimantan Barat.
