Bupati Karolin Kuliah Umum di IPDN, Tekankan Birokrasi Modern Taat Aturan dan Berbasis Data

Bupati Karolin Kuliah Umum di IPDN, Tekankan Birokrasi Modern Taat Aturan dan Berbasis Data
Karolin Margret Natasa saat menyampaikan kuliah umum di depan Mahasiswa IPDN Kalbar. Foto: Dok IPDN Kalbar.

Pontianak-Spektroom : Bupati Landak Karolin Margret Natasa memberikan kuliah umum di hadapan para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Selasa (26/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Karolin menekankan pentingnya membangun birokrasi modern yang taat aturan, berbasis data, dan mampu bersaing di era global.

Di hadapan calon aparatur sipil negara itu, Karolin memaparkan tantangan kepemimpinan pemerintahan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.

Menurutnya, birokrat harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan koridor hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Birokrat enggak boleh jauh-jauh dari aturan. Jangan pandang itu sebagai musuh Anda. Tapi bagi birokrat, SOP, aturan, undang-undang, itulah pelindung setia Anda,” tegas Karolin di hadapan para praja.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berjalan sesuai regulasi. Karolin menilai disiplin terhadap aturan menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan birokrasi.

Selain menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, Karolin juga menekankan perlunya penguatan pengelolaan data dalam birokrasi pemerintahan. Ia menilai banyak kelemahan birokrasi di masa lalu muncul karena pengambilan keputusan tidak didukung data yang valid dan akurat.

“Data sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita kadang-kadang melupakan data dan birokrasi harus kuat di data,” ujarnya.

Menurut Karolin, pemerintahan modern menuntut aparatur yang mampu membaca persoalan berbasis fakta dan angka, bukan sekadar asumsi. Dengan penguasaan data yang baik, kebijakan pemerintah dinilai akan lebih tepat sasaran dan efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kuliah umum tersebut, Karolin juga menyinggung tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ia meminta generasi muda, khususnya Gen Z, untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Karolin menilai penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Mandarin, menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat.

“Kalau kita mau berdaya saing, SDM unggul dan berdaya saing global, harus mau melihat ke luar, mau terus belajar, dan memiliki daya saing global, serta menguasai bahasa,” katanya.

Sementara itu, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Maris Gunawan Rukmana, menyebut Karolin sebagai figur inspiratif perempuan Kalimantan Barat yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pelayanan publik, mulai dari dokter, anggota DPR RI dua periode hingga kepala daerah.

Menutup kuliah umumnya yang bertepatan dengan semangat Hari Kartini, Karolin mengajak perempuan untuk berani mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan.

“Negara sudah menyediakan tempat, menyediakan regulasi, memberikan kesempatan, tinggal berani atau tidak menjawab tantangan itu,” pungkasnya.

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс