Bupati Ponorogo Sambut Baik Reaktivasi Jalur Kereta Api Madiun - Ponorogo - Slahung

Bupati Ponorogo Sambut Baik Reaktivasi Jalur Kereta Api Madiun - Ponorogo - Slahung
Ilustrasi : jalur kereta api

Spektroom - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut antusias rencana reaktivasi jalur kereta api Madiun - Ponorogo - Slahung. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memasukkan jalur tersebut ke dalam daftar proyek prioritas 13 jalur kereta api pulau Jawa yang ditarget rampung pada 2030 mendatang. Proyek tersebut tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) yang menjadi acuan pembangunan hingga 2030.

Menurut bupati Sugiri Sancoko, Belanda dulu membangun jalur dari Madiun hingga Slahung karena menilai Ponorogo memiliki nilai strategis. “Reaktivasi jalur kereta di Ponorogo bukan mustahil. Ada alasan kenapa Belanda dulu membangun jalur Madiun–Slahung. Ini bukti Ponorogo punya nilai strategis,” katanya. (10/10/2025).

Jalur sepanjang 32 kilometer itu terakhir beroperasi pada 1984, setelah 80 tahun menjadi salah satu moda transportasi utama ekonomi Ponorogo.

Yang menjadi tantangan reaktivasi jalur kereta api saat ini adalah sebagian aset milik PT KAI telah beralih fungsi menjadi kawasan ekonomi warga.

Seperti Pasar Stasiun di barat Pasar Legi dan Stasiun Slahung yang kini berubah menjadi Pasar Slahung.

Untuk mengatasi permasalahan itu, bupati Ponorogo berpesan agar diselesaikan secara humanis sehingga tidak menimbulkan konflik.

“Problem sosialnya harus diutamakan dan diselesaikan secara humanis. Jangan sampai menimbulkan konflik dengan warga yang sudah puluhan tahun memanfaatkan lahan itu,” tegasnya.

Diharapkannya, reaktivasi jalur kereta api itu bisa dimulai lebih cepat, mengingat kebutuhan transportasi darat di Ponorogo terus meningkat. (Har)

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс