Bupati Situbondo akan Rombak Pasar Mimbaan Jadi Pusat Ekonomi dan Pelayanan Publik Baru
Situbondo-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada upaya yang diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Salah satunya dengan memindahkan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) ke kawasan Pasar Mimbaan. Pemindahan Gedung itu diharapkan menjadi salah satu pendorong dalam pengembangan Pasar Mimbaan menjadi kawasan perdagangan dan pelayanan publik yang lebih terintegrasi.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, revitalisasi Pasar Mimbaan tidak hanya berfokus pada pembenahan fisik bangunan, tetapi juga perubahan fungsi dan konsep kawasan agar lebih produktif. Integrasi fasilitas pelayanan publik dengan pusat perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.
“Orang tetap bisa jualan di situ, jualan apa saja bebas. Bahkan nanti gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) itu akan saya pindah ke situ juga. Supaya semakin ramai nanti di situ,” ujar Rio saat bertemu dengan pelaku UMKM Pasar Mimbaan di Pendopo Rakyat Situbondo, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan penataan gedung teater untuk dialihfungsikan menjadi pasar buah. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat perdagangan buah yang lebih tertata sehingga aktivitas jual beli tidak lagi terkesan semrawut.
“Gedung teater mau saya robohkan semuanya supaya jadi pasar buah. Biar pasar buahnya tidak semrawut seperti itu,” katanya.
Rio optimistis, dengan konsep pengembangan tersebut, Pasar Mimbaan dapat menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan ruang interaksi masyarakat di Kabupaten Situbondo. Ia bahkan menargetkan kawasan tersebut menjadi tempat berkumpul masyarakat dari berbagai wilayah di Situbondo.
“Itu nanti akan jadi tempat nongkrong paling asik se-Situbondo di Pasar Mimbaan,” ungkapnya.
Untuk mendukung penataan kawasan, Pemkab Situbondo juga melakukan pembenahan tata kelola penyewaan ruko. Pemerintah memberikan kesempatan kepada penyewa lama untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sebelum memasuki masa pengelolaan baru pada 2027.
Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2026, pemerintah daerah telah memberikan pemutihan tunggakan sewa periode 2025 ke bawah. Sementara kewajiban pembayaran tahun 2026 tetap harus dilunasi.
“Pemda sudah mengampuni dengan insentif ini, yang tidak bayar di 2025 ke bawah itu diputihkan. Tapi yang tidak bayar tahun 2026, saya pastikan 2027 tidak boleh lagi menempati di situ,” tegasnya.
Rio menyampaikan, penataan tersebut berlaku bagi seluruh penyewa tanpa pengecualian. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo, Andi Jaka, menyampaikan batas akhir pelunasan kewajiban sewa ditetapkan pada 30 November 2026.
Penyewa yang tidak melunasi kewajibannya hingga batas waktu tersebut tidak diperbolehkan menempati tempat usaha mulai Januari 2027. Tarif sewa ruko di lokasi strategis sekitar Rp18 juta per tahun, sedangkan ruko di bagian dalam sekitar Rp15 juta per tahun.
Salah satu penyewa ruko, Cak Kotel, mengapresiasi kebijakan pemutihan tunggakan yang diberikan pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi penyewa lama untuk tetap menjalankan usaha di Pasar Mimbaan.
“Ini kebijakan paling istimewa. Teman-teman penyewa lama harus memanfaatkan ini dengan membayar kewajibannya agar bisa menempati ruko tahun 2027,” ujarnya.