Bupati Tanah Datar Tegaskan Warga Simawang Dukung Pembangunan Yonif, Protes Hanya Soal Lahan Garapan
Tanah Datar– Spektroom : Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan masyarakat Nagari Simawang mendukung pembangunan Markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 951/Pandeka Marapi (PM). Keberatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bukan terhadap pembangunan satuan TNI tersebut, melainkan terkait masuknya lahan garapan warga Simawang ke dalam area yang akan diserahkan.
Penegasan itu disampaikan Eka Putra usai meninjau lokasi rencana pembangunan markas Yonif TP 951/PM di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Bukik Kanduang, Kabupaten Solok, Selasa (30/6/2026), bersama Komandan Kodim 0307/Tanah Datar Letkol Arm Hendriyana.
Menurut Eka Putra, peninjauan dilakukan untuk memastikan batas lahan pembangunan tidak mencakup lahan yang telah digarap masyarakat secara turun-temurun, bahkan sebagian sejak 1960-an.
"KAN Simawang bersama niniak mamak dan tokoh masyarakat telah membuat peta sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan Bukik Kanduang. Peninjauan ini bertujuan menggeser titik koordinat agar lahan garapan masyarakat tidak ikut diserahkan," ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat Simawang sejak awal tidak pernah menolak pembangunan Yonif TP 951/PM. Persoalan muncul setelah adanya laporan bahwa lahan warga Simawang ikut diserahkan dalam usulan dari pihak Nagari Bukik Kanduang.
"Yang kami protes bukan pembangunan batalyonnya, tetapi mengapa lahan masyarakat Simawang yang diserahkan," tegasnya.
Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sejumlah titik berdasarkan peta satelit yang merupakan lahan garapan masyarakat. Karena itu, titik koordinat pembangunan akan disesuaikan agar hak masyarakat tetap terlindungi.
Eka Putra mengatakan peta yang disusun masyarakat Simawang telah diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai bahan pembahasan bersama. Dokumen tersebut juga memuat wilayah Nagari Bukik Kanduang.
Terkait batas administratif Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Eka Putra menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat telah menugaskan Gubernur Sumatera Barat memfasilitasi rapat penyelesaian batas wilayah antara Nagari Simawang dan Nagari Bukik Kanduang yang dijadwalkan berlangsung pekan depan di Padang.
"Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas data yang telah kami serahkan kepada Kemendagri. Sebelumnya tim Kemendagri juga telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simawang, M. Nur Dt. Rajo Tianso, memastikan persoalan lahan pembangunan markas Yonif TP 951/PM dari pihak Nagari Simawang telah diselesaikan.
"Kami sudah menyampaikan hasil survei kepada Pak Bupati. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi keberatan dari pihak mana pun," ujarnya.
Ia menegaskan KAN Simawang telah memiliki pemetaan yang jelas mengenai lokasi pembangunan dan telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Bupati Tanah Datar serta Dandim 0307/Tanah Datar. Menurutnya, dari sisi Nagari Simawang, pembangunan markas Yonif TP 951/PM tidak lagi menemui kendala, sedangkan persoalan batas wilayah akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Rencana pembangunan Yonif TP 951/Pandeka Marapi merupakan bagian dari penguatan pertahanan wilayah di Sumatera Barat. Pemerintah daerah, masyarakat, dan TNI berharap pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat atas lahan garapan serta penyelesaian batas wilayah melalui mekanisme pemerintah.
