Cegah Api Makin Sulit Dipadamkan, Pemprov Kalteng Perkuat Pembasahan Gambut
Upaya menjaga kelembaban gambut juga dilakukan melalui pembasahan lahan, termasuk pemanfaatan sekat kanal dan tabat.
Palangka Raya-Spektroom : Kebakaran di lahan gambut bukan perkara memadamkan api yang terlihat di permukaan. Ketika gambut sudah terbakar, api bisa merambat ke bagian dalam tanah dan sulit dijangkau air.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang ditekankan adalah menjaga gambut tetap basah sebelum memasuki puncak kemarau.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, pembasahan gambut menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran semakin sulit dikendalikan.
“Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit, terutama untuk menjangkau titik api yang berada di bagian dalam,” ujar Agustiar saat konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, persoalan utama di lahan gambut adalah ketersediaan air. Karena itu, bantuan pembangunan sumur bor dari Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan air di lokasi rawan karhutla.
Upaya menjaga kelembaban gambut juga dilakukan melalui pembasahan lahan, termasuk pemanfaatan sekat kanal dan tabat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kadar air gambut sehingga tidak mudah terbakar ketika musim kemarau datang.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat kemampuan tim di lapangan. Sejumlah bantuan peralatan telah diterima, antara lain 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit kendaraan pemadam kebakaran, selang air, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Penguatan penanganan juga ditandai dengan ditetapkannya status tanggap darurat karhutla Provinsi Kalimantan Tengah mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Status ini diharapkan mempermudah koordinasi dan mobilisasi personel maupun peralatan dalam menghadapi kebakaran.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” kata Agustiar.
Untuk mendukung penanganan, pemerintah memastikan anggaran tetap tersedia. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan untuk kebutuhan penanganan bencana mencapai Rp72 miliar.
Pemerintah juga mengambil langkah untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat. Satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB diarahkan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa tanggap darurat dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Agustiar menegaskan, penanganan karhutla terus dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD dan unsur masyarakat.
Bagi pemerintah, menjaga gambut tetap basah bukan sekadar persoalan lingkungan. Langkah tersebut juga menjadi upaya agar api tidak semakin sulit dikendalikan dan dampak asap tidak semakin mengganggu kehidupan masyarakat.
Data perkembangan karhutla sendiri terus diperbarui melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) berdasarkan laporan dari masing-masing daerah.
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” terang Agustiar. (Polin-TRA/TND)
