Dari Pj Sekda ke Sekda Definitif, Dr. Aspa Muji Resmi dilantik Bupati Paris Yasir
Jeneponto-Spektroom : Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, S.E., M.M., resmi melantik Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Senin (10/8/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto, disaksikan jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto serta tamu undangan.
Pelantikan Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. menandai babak baru dalam perjalanan pengabdian birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, setelah sebelumnya mengemban amanah sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
Sebelumnya, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto, dilantik Bupati H. Paris Yasir sebagai Pj. Sekda pada 4 Mei 2026, menggantikan Maskur, S.Ag., M.H., CGCAE.
Setelah menjalankan tugas sebagai Pj. Sekda, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. mengikuti proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. Setelah melalui tahapan seleksi dan penilaian sesuai ketentuan, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. akhirnya dipercaya menduduki jabatan Sekda Kabupaten Jeneponto secara definitif.
Bupati: Sekda memiliki peran strategis
Dalam sambutannya, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, S.E., M.M. menyampaikan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, terkoordinasi dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Bupati menekankan agar Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, membangun komunikasi yang baik serta memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai visi dan prioritas pembangunan Kabupaten Jeneponto.
Paris Yasir juga mengingatkan bahwa jabatan Sekda merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Bupati berharap pengalaman Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. selama menjalankan tugas sebagai Pj. Sekda dapat menjadi bekal dalam mengemban tanggung jawab yang lebih besar sebagai Sekda definitif.
Ia juga mendorong seluruh jajaran birokrasi untuk terus memperkuat soliditas, meningkatkan disiplin dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
Menurut Bupati, pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja secara cepat, tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala BKPSDM Sulsel tekankan kompetensi dan integritas
Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Erwin Sodding, S.E., M.M., menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam menjalankan amanah jabatan.
Erwin menyampaikan bahwa jabatan pimpinan tinggi harus dijalankan dengan mengedepankan kompetensi, integritas, profesionalisme dan kinerja.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Jeneponto yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Dari Pj. Sekda menjadi Sekda definitif
Perjalanan Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. menuju jabatan Sekda definitif berlangsung dalam rentang waktu beberapa bulan.
Pada 4 Mei 2026, Bupati H. Paris Yasir melantik Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. sebagai Pj. Sekda Kabupaten Jeneponto. Saat itu, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. masih menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto.
Kini, setelah melalui proses seleksi terbuka JPT Pratama, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. kembali menerima amanah dari Bupati Paris Yasir untuk menjalankan tugas sebagai Sekda Kabupaten Jeneponto.
Sebagai Sekda, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si. memiliki peran penting dalam membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan aparatur, pelaksanaan kebijakan serta sinkronisasi program pembangunan antarperangkat daerah.
