Deklarasi Sinergitas Anti Korupsi Tandai Hakordia 2025 di Ngawi

Deklarasi Sinergitas Anti Korupsi Tandai Hakordia 2025 di Ngawi
Penandatanganan Deklarasi Sinergitas Anti Korupsi oleh Pimpinan OPD terkait dan Pegiat Anti Korupsi di Ngawi

Spektroom - Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) bukan sekadar peringatan, tetapi pengingat bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo ingin memastikan sistem pengawasan berjalan lebih kuat dan lebih transparan.

Pernyataan itu disampaikan inspektur Yulianto pada peringatan Hakordia 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten Ngawi, Jumat (12/12/2025). Yulianto memaparkan ada tiga fokus utama pencegahan korupsi di wilayahnya.

“Pertama, meningkatkan pemahaman antikorupsi. Kedua, memperkuat sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan. Ketiga, membangun sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat,” jelasnya. Ia juga menyampaikan capaian daerah, di antaranya keberadaan tiga Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) bersertifikat BNSP dan KPK. Sebanyak 10 Kader Integritas Muda (PIM) telah direkrut melalui kerja sama Inspektorat, Disparpora, dan Dimas Diajeng Ngawi 2025, di mana salah satu kader mendapat pembekalan langsung di KPK Jakarta. Selain itu, Ngawi berpartisipasi dalam program perluasan Desa Anti Korupsi di Jawa Timur Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat edukasi dan pengawasan di tingkat desa. Melalui peringatan Hakordia 2025, Pemkab Ngawi berharap gerakan antikorupsi semakin terarah, inklusif, dan berdampak nyata dalam mewujudkan layanan publik yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Peringatan Hakordia 2025 di Ngawi ditandai dengan Pembinaan Layanan diikuti 120 peserta dan Penandatanganan Deklarasi Sinergitas Anti Korupsi dengan tema "Satukan Aksi Basmi Korupsi". (Har)

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti