Deputi Eko Dono: Penurunan IKP Jatim Sinyal Bahaya bagi Kebebasan Pers
SPEKTROOM. ID – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam RI, Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa penurunan drastis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur merupakan alarm serius bagi kebebasan pers nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Peningkatan IKP Jawa Timur yang digelar di Hotel Grand Mercure, Malang, Selasa (18/6/2025).
Dalam sambutannya, Eko Dono menyampaikan bahwa IKP Jawa Timur tahun 2024 hanya mencapai 67,45 poin, anjlok dari 76,55 poin pada 2023, dan membuat Jawa Timur terlempar dari posisi 14 ke posisi 33 dari 38 provinsi di Indonesia. “Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal penting bahwa kita tidak boleh diam. Semua dimensi—politik, hukum, dan ekonomi—mengalami degradasi,” tegasnya.
Deputi Eko menyoroti bahwa kemerdekaan pers saat ini menghadapi tantangan berat, mulai dari maraknya disinformasi, melemahnya kepercayaan publik terhadap media, hingga meningkatnya tekanan terhadap kerja jurnalistik. Ia menyebut, kemerdekaan pers bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang mesti terus dirawat dan dijaga oleh semua pihak.
“Kita tidak bisa membiarkan media kehilangan ruang bebasnya. Bila ini terus terjadi, demokrasi akan melemah. Maka, pemulihan IKP ini adalah pekerjaan kolektif,” ujar Eko dengan nada serius.
Sebagai solusi, Eko Dono menawarkan empat langkah strategis:
1. Membangun kemitraan strategis antara insan pers, aparat hukum, dan pemda berbasis keterbukaan serta saling menghormati.
2. Meningkatkan literasi hukum bagi jurnalis dan masyarakat untuk menguatkan etika dan tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi.
3. Mengedepankan dialog dan mediasi dalam penyelesaian kasus pers, dengan menjadikan UU Pers sebagai acuan utama.
4. Mendorong pemda memberikan ruang berekspresi dan akses informasi publik yang luas sebagai bagian dari transparansi pemerintahan.
Rapat koordinasi ini, kata Eko, bukan sekadar forum seremonial, melainkan wujud konkret upaya lintas lembaga dalam memperbaiki ekosistem pers yang sehat dan profesional.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh nasional, seperti Stafsus Menko Polhukam Susaningtyas N.H. Kertapati, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Stafsus Kominfo Raida Ezalina, Plt. Direktur JAM Pidum Kejagung Dr. Desy Meutia Firdaus, dan Kabag Binlat Operasi Polri Kombes Tri Atmodjo Marawasianto.
Mengakhiri sambutannya, Eko Dono mengajak semua elemen untuk tidak bersikap reaktif terhadap kritik, melainkan menjadikan kritik sebagai energi perbaikan. Ia berharap Jawa Timur bisa menjadi model kebangkitan pers yang profesional, bertanggung jawab, dan benar-benar merdeka.
“Kita tidak sedang mencari kambing hitam, tetapi solusi. Dengan semangat sinergi dan komitmen, mari jadikan forum ini awal dari perubahan besar bagi kebebasan pers di Indonesia,” pungkas Eko Dono. (Eno).
