Desa Berdaya Tematik Perkuat Ekonomi dan Tekan Kemiskinan di NTB
Mataram-Spektroom : Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, dan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia” tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB M Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Mataram, Senin (25/5/2026).
Gubernur menekankan, desa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur.
Menurutnya, selama ini banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta yang masuk ke desa, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, sekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah. Pembangunan desa yang terarah diyakini akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, dana yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
Gubernur meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar desa-desa di NTB semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan di masa mendatang.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
