Di 2026, Pemerintah Provinsi Lampung Focus Pada Perbaikan Infrastruktur Jalan

Di 2026, Pemerintah Provinsi Lampung  Focus Pada Perbaikan Infrastruktur Jalan
Sumber: Biro Adpim Lampung

Spektroom - Setelah melewati tahun 2025 sebagai fase peletakan fondasi dan penataan arah kebijakan, tahun 2026 Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Lampung menjadikan momentum untuk merealisasikan hasil kerja nyata bagi masyarakat.

Pemprov Lampung menetapkan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan daerah, yang Fokus pada perbaikan infrastruktur jalan secara terarah, penguatan pendidikan vokasi, serta optimalisasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Mariindo Kurniawan, tahun ini, pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Mulai dari desa yang bergerak, pasar yang kembali hidup, sawah yang produktif, hingga pelayanan publik yang terus diperbaiki agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat. Secara spesifik, Sekdaprov menyoroti isu infrastruktur jalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Dirinya menegaskan bahwa pada tahun ini, perbaikan jalan akan dilakukan dengan strategi yang lebih presisi, yakni berbasis pada kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi warga.

"Pendekatan ini kita lakukan agar setiap rupiah uang daerah benar-benar kembali kepada rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Sekdaprov Marindo di hadapan peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan ASN, di Lapangan KORPRI kompleks Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin (5/1/2026)

Terkait kebijakan anggaran, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan APBD tahun 2026 dialokasikan pada pos-pos prioritas. Selain infrastruktur, fokus anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, khususnya pelatihan vokasi, serta program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Marindo juga menekankan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurutnya, ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan.

“Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung atas kebersamaan, kekompakan, dan komitmen yang telah terbangun, serta mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi di tahun 2026.(@Ng).

Berita terkait

Bupati Jeneponto Tekankan Profesionalisme dan penyegaran birokrasi

Bupati Jeneponto Tekankan Profesionalisme dan penyegaran birokrasi

Jeneponto,- Spektroom : Pergeseran posisi dalam struktur birokrasi merupakan hal yang wajar sebagai bentuk penyegaran organisasi. Juga sebagai upaya penyesuaian kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Jeneponto Paris Yasir saat melantik dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di

Yahya Patta
Kemenag Sawahlunto Perkuat Ciri Khas Madrasah, Fokus Program Al-Qur’an dan Tahfidz di Semua Jenjang

Kemenag Sawahlunto Perkuat Ciri Khas Madrasah, Fokus Program Al-Qur’an dan Tahfidz di Semua Jenjang

Sawahlunto-Spektroom : Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sawahlunto, Dr. H. Zulkifli, S.Ag., M.M, menggelar rapat dan pembinaan kepada seluruh kepala madrasah di lingkungan Kemenag Kota Sawahlunto, Senin (18/5/26). Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan ciri khas madrasah melalui program pendidikan keagamaan yang berkelanjutan di setiap jenjang pendidikan.

Riswan Idris, Rafles
Digitalisasi Bansos, Penyaluran Lebih Tepat dan Transparan

Digitalisasi Bansos, Penyaluran Lebih Tepat dan Transparan

Jakarta-Spektroom : Pemerintah memperkuat digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, mengatakan selama ini data bansos masih belum terintegrasi sehingga memicu duplikasi penerima dan salah sasaran bantuan. “Dengan sistem digital,

Diah Utami, Rafles