Di Forum PBB, Meutya Hafid Suarakan Perlindungan 70 Juta Anak Indonesia di Era AI
New York-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyuarakan pentingnya perlindungan anak dalam perkembangan kecerdasan artifisial (AI) di forum tingkat tinggi PBB di New York, Selasa (22/9/2026).
Hal itu disampaikan Meutya dalam forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI di sela Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Forum tersebut dipimpin Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pertemuan itu mempertemukan pemimpin negara, badan PBB, perusahaan teknologi, akademisi, dan pakar perlindungan anak.
Meutya mengatakan Indonesia memiliki kepentingan langsung karena sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam ekosistem digital yang dipengaruhi AI.
"Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi," ujar Meutya.
Menurutnya, AI memberi peluang bagi anak untuk belajar dan berkreasi, namun juga membawa risiko baru. Karena itu perlindungan anak tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
"Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing," katanya.
Posisi Indonesia disampaikan sebagai bagian dari Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi ini melibatkan negara, entitas PBB, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, pendidik, dan akademisi.
Dalam forum tersebut, koalisi meluncurkan roadmap 2026-2027. Dokumen itu memuat agenda penguatan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk materi kekerasan seksual terhadap anak dan deepfake.
Meutya menilai kerja sama antarnegara penting karena perkembangan AI lintas batas. Tata kelola AI harus memastikan hak anak menjadi bagian dari pembahasan global.
"Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu," ujarnya. (RRE/Diut)
