Di Lampung, KDKMP Akan Kelola Penggilingan Padi Hingga Industri Pengolahan Komoditas Lokal
# Repost biroadpim.lampungprov.go.id
Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor transformasi ekonomi desa melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, hingga pembenahan sistem distribusi pangan yang lebih efisien.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi keynote speech pada Lampung Post Executive Forum III Tahun 2026 bertema Transformasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Mesin Ekonomi dan Simpul Distribusi Pangan Unggulan Lampung, Selasa (21/7/2026).
Gubernur Mirza menegaskan bawha Pemerintah Provinsi Lampung memandang KDMP bukan sekadar lembaga ekonomi desa, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mengakselerasi program hilirisasi komoditas yang tengah dijalankan melalui Program Desaku Maju.
Mirza mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi strategis KDKMP. Padahal, koperasi sejak awal telah diamanatkan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang berlandaskan semangat gotong royong dan pemerataan kesejahteraan.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis koperasi karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Produksi gabah di Lampung mencapai sekitar 3,5 juta ton atau setara sekitar 1,9 juta ton beras, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 800 ribu ton per tahun. Dengan kondisi tersebut, Lampung sesungguhnya memiliki surplus beras yang besar.
Namun, menurut Gubernur Mirza bahwa manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat karena sebagian besar proses pengolahan dan distribusi masih dilakukan di luar sentra produksi.
Selama ini berbagai komoditas unggulan Lampung, seperti padi, jagung, singkong, kopi, hingga kelapa sawit masih menghadapi rantai distribusi yang panjang.
Akibat kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar nilai tambah hasil produksi justru dinikmati di luar daerah, sementara petani dan masyarakat menanggung tingginya biaya distribusi.
"Yang membayar ongkos distribusi itu pada akhirnya petani dan masyarakat. Karena sistemnya tidak efisien, nilai tambahnya juga lebih banyak dinikmati di luar daerah," ujarnya.
Persoalan serupa juga terjadi pada komoditas jagung. Gubernur Mirza mengungkapkan produksi jagung Lampung mencapai sekitar 1,259 juta ton per tahun.
Namun, sebagian besar jagung masih dikirim dalam kondisi basah menuju industri pakan sehingga sekitar 240 ribu ton kandungan air ikut diangkut.
Menurutnya, biaya pengangkutan tersebut pada akhirnya menjadi beban petani dan memperpanjang rantai logistik yang tidak efisien.
Karena itu, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi hingga tingkat desa melalui Program Desaku Maju. Berdasarkan kajian Pemprov Lampung, sekitar 25 persen biaya pokok produksi (HPP) berbagai komoditas terserap akibat panjangnya rantai distribusi.
Untuk mengatasinya, KDKMP akan menjadi pengelola berbagai unit usaha produktif, mulai dari pengering hasil panen (dryer), penggilingan padi (rice milling unit), pabrik pakan ternak, hingga industri pengolahan berbasis komoditas lokal.
Dengan demikian, nilai tambah diharapkan tetap berputar di desa sehingga meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Kita ingin nilai tambah itu berhenti di desa. Jagung tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi pakan. Gabah diproses menjadi beras di desa sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat," ujarnya.(@Ng).
