Di Tengah Tekanan Pelabuhan, Pontianak Barat Bangun Arah Baru Kota

Di Tengah Tekanan Pelabuhan, Pontianak Barat Bangun Arah Baru Kota
Wako Pontianak Edi Kamtono (paling tengah) foto bersama usai pembukaan Munresbang 2026 Pontianak Barat. (Foto: Diskominfo kota Pontianak)

Spektroom — Di tengah laju pertumbuhan kota yang kian padat, Kecamatan Pontianak Barat berdiri sebagai wilayah dengan persoalan pembangunan yang tak sederhana.

Infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan bertemu dalam satu ruang yang sama.

Di sinilah Pemerintah Kota Pontianak mencoba membaca kebutuhan riil masyarakat, satu per satu.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat bukan sekadar forum rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk merespons persoalan konkret yang dirasakan langsung warga.

Hal itu disampaikannya saat membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat Tahun 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).

Pontianak Barat memiliki karakteristik unik sekaligus kompleks.

Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubu Raya membuat wilayah ini menjadi jalur perlintasan utama aktivitas ekonomi dan permukiman.

Pertumbuhan kawasan perumahan, terutama di wilayah Nipah Kuning, berdampak signifikan pada meningkatnya mobilitas warga, sementara kapasitas jalan masih terbatas.

“Kondisi kota kita ini berbeda. Banyak kawasan sudah lama terbangun, sehingga penataan ulang tidak bisa dilakukan secara instan,” ujar Edi.

Salah satu persoalan krusial yang disorot adalah aktivitas pelabuhan.

Di Pontianak Barat, terdapat empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas mencapai sekitar 450 ribu kontainer per tahun.

Aktivitas ini memberi kontribusi ekonomi, namun sekaligus memunculkan tekanan besar terhadap lalu lintas dan lingkungan sekitar.

Pemkot Pontianak, kata Edi, terus mendorong rencana relokasi pelabuhan melalui koordinasi lintas pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Namun keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan yang tak mudah diatasi.

Di sektor infrastruktur jalan, pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah direncanakan dengan alokasi anggaran Rp16,6 miliar.

Namun pengerjaan fisik jalan tersebut harus ditunda sementara, menyusul dimulainya proyek strategis nasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu (SPALDT).

“Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning sampai Martapura, mengalirkan limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi. Targetnya 16 ribu sambungan rumah,” jelas Edi.

Program ini diharapkan mampu menjaga kualitas air tanah, melindungi lingkungan, sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat.

Setelah proyek SPALDT rampung, pelebaran Jalan Komyos akan kembali dilanjutkan.

Selain itu, Pemkot juga memprioritaskan penuntasan jalan paralel Husein Hamzah hingga Sungai Jawi.

Sebanyak 15 titik lahan telah siap dibebaskan, dengan pembangunan fisik jalan nantinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kota ini dibangun berdasarkan kebutuhan warganya. Tidak semua bisa selesai sekaligus, tapi harus berjalan pasti,” pungkas Edi.

Berita terkait