Didampingi Bupati dan Wabup Pasbar, Gubernur Mahyeldi Resmikan Jembatan Provinsi di Ruas Bunga Tanjung–Teluk Tapang

Didampingi Bupati dan Wabup Pasbar, Gubernur Mahyeldi Resmikan Jembatan Provinsi di Ruas Bunga Tanjung–Teluk Tapang
Gubernur Sumbar, Mahyeldi meninjau jembatan yang baru diresmikan. (Foto: Diskominfo Pasbar)

Spektroom - Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mendampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dalam peresmian tiga jembatan provinsi di ruas jalan Bunga Tanjung–Teluk Tapang, Jumat (13/2/2026). Tiga jembatan yang diresmikan tersebut yakni Jembatan Pati Bubur 6, Jembatan Pigogah, dan Jembatan Sei Tarok. Infrastruktur ini menjadi akses vital yang menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat serta mendukung operasional Pelabuhan Teluk Tapang. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut bukan sekadar membangun struktur fisik penghubung dua wilayah, melainkan simbol kemajuan dan harapan masyarakat. “Hari ini kita tidak hanya meresmikan Jembatan Pati Bubur 6, tetapi juga berbahagia atas rampungnya pembangunan Jembatan Pigogah dan Jembatan Sei Tarok di ruas ini. Jembatan-jembatan ini memiliki peran penting dalam menghubungkan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang. Ke depan, Teluk Tapang akan kita kembangkan sehingga akses pengiriman sawit, baik dari Pasaman Barat maupun dari luar daerah, menjadi lebih mudah, termasuk hasil tambang,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Armi menjelaskan bahwa pembangunan ruas Bunga Tanjung–Teluk Tapang merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia menyebutkan, pemerintah pusat pada tahun 2022–2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp216 miliar untuk pembangunan ruas tersebut. Adapun total anggaran pembangunan tiga jembatan pada 2025 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp27,76 miliar. “Jembatan Pati Bubur sepanjang 30 meter dibangun dengan anggaran Rp10,6 miliar, Jembatan Pigogah sepanjang 40 meter sebesar Rp9,6 miliar, dan Jembatan Sei Tarok sepanjang 30 meter senilai Rp7,4 miliar. Pada 2026, Pemprov kembali menganggarkan Rp3,5 miliar untuk ruas Bunga Tanjung–Teluk Tapang,” jelasnya. Bupati Pasbar Yulianto mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung operasional Pelabuhan Teluk Tapang. “Keberadaan jembatan ini akan mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta aktivitas ekonomi lainnya. Dengan infrastruktur yang semakin baik, kami optimistis minat investor untuk berinvestasi di Pasaman Barat akan meningkat, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah memerlukan kolaborasi, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah dalam beberapa tahun terakhir. “Mewakili masyarakat Pasaman Barat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bapak Gubernur dan jajaran Dinas BMCKTR, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan jembatan ini,” tambahnya. Sebelumnya, Gubernur bersama rombongan juga mengunjungi SMKN 1 Sungai Beremas yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam, seperti kelapa sawit dan bijih besi. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dilanjutkan pemotongan pita, serta rapat koordinasi di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat. (RRE/Rel)

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс