Dihadapan Komisi II DPR RI, Gubernur Ansar Ahmad: Visi Kami adalah Mewujudkan Kepri yang Maju, Makmur dan Merata
Tanjungpinang-Spektroom : Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kepulauan Riau (Kepri) bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan selaku wakil rakyat terhadap pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Kepela Daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqizamy Karsayuda, didampingi Wakil Meteri Dalam Negeri,Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN, juga dihadiri jajaran kementerian, pemerintahan daerah dan instansi terkat dalam pertemuan di Graha Pena Batam, Rabu (8/7/2026).
Dihadapan rombongan Gubernur Ansar Ahmad menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berkomitmen mendukung penuh Asta Cita Presiden yang dijabarkan melalui lima misi pembangunan daerah.
"Visi kami adalah mewujudkan Kepri yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Kepri," ujar Ansar.
Ansar memaparkan sejumlah capaian program prioritas nasional di Kepri. Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 407 koperasi. Sebanyak 271 koperasi telah memiliki lahan, sedangkan 136 koperasi masih dalam proses penyediaan lahan.
Program Sekolah Rakyat, yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas ,Program Kampung Nelayan Merah Putih, terdapat 124 lokasi yang diusulkan di Kepulauan Riau. Empat di antaranya telah ditetapkan, yakni tiga lokasi di Kota Batam dan satu lokasi di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
"Sebanyak 82 lokasi telah selesai dilakukan survei topografi, 18 lokasi merupakan usulan tambahan survei, dan 20 lokasi lainnya masih menunggu pelaksanaan survei," jelas Ansar.
Di bidang reforma agraria, Ansar menyampaikan Kepri berhasil menjadi tuan rumah Rakornas GTRA Summit 2023 di Karimun yang menghasilkan penerbitan 10.688 sertifikat tanah. Pada 2026, potensi redistribusi tanah mencapai 13.325,85 hektare dengan target 3.680 bidang tanah.
Menurut Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota serta ATR/BPN terus memperkuat sinkronisasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan, termasuk percepatan penyusunan RTRW dan RDTR guna mendukung pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, investasi, serta pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
"Kami terus memperkuat koordinasi agar seluruh kebijakan penataan ruang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan investasi di Kepulauan Riau," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ansar juga memaparkan berbagai indikator makro pembangunan Kepri yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 7,04 persen secara year on year, menjadi yang tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa kunjungan spesifik tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat berjalan sesuai amanat undang-undang.
"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, termasuk pengelolaan dana transfer, penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan," ujarnya.
Rifqinizamy menilai secara umum pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan agar pelaksanaan program semakin optimal.
"Secara umum, kebijakan pembangunan nasional yang menjadi fokus kunjungan spesifik kami hari ini, khususnya di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan, telah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu terus disempurnakan," pungkasnya.
