Dilema Tarif TransJakarta: Janji Integrasi dan Beban Isi Dompet Warga
Oleh : Heriyoko - Jurnalis Spektroom
Jakarta - Spektroom : Di bawah langit ibu kota, antrean panjang di halte atau pangkalan Mikrotrans sering kali diwarnai helaan napas panjang. Bagi seorang ibu lansia yang menggantungkan mobilitasnya pada angkutan umum, menunggu bukanlah hal yang menenangkan. Jadwal kedatangan yang terkadang tidak menentu acap kali menguji kesabaran, memicu rasa jengkel di tengah hiruk-pikuk aktivitas.
Kini, di saat kondisi ekonomi terasa kian menantang, sebuah wacana besar datang dari Balai Kota. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) baru saja mengajukan perombakan skema dan tarif transportasi umum yang berpotensi menjadi tantangan baru bagi isi dompet warga.
Ketua DTKJ periode 2026-2029, Sugihardjo, menjelaskan bahwa usulan ini hadir sebagai respons atas keluhan masyarakat yang kerap kebingungan dengan terlalu banyaknya skema tarif. DTKJ mengusulkan penyederhanaan drastis menjadi dua kelompok besar: tarif dalam kota Jakarta dan tarif layanan TransJabodetabek.
Dalam usulan ini, tarif untuk seluruh layanan TransJakarta di dalam wilayah Jakarta, baik BRT, non-BRT, maupun Mikrotrans yang menggabungkan perjalanan dipatok menjadi Rp 5.000, naik dari sebelumnya Rp 3.500.
Meski naik, Sugihardjo berpendapat skema ini sejatinya lebih hemat. Penumpang yang dulunya harus membayar tarif tambahan saat berpindah dari BRT ke non-BRT atau Mikrotrans, kini hanya dikenakan satu tarif rata selama berada di dalam sistem.
Nasib berbeda dialami oleh penumpang lintas wilayah. Tarif TransJabodetabek diusulkan melonjak dari Rp 3.500 menjadi Rp 10.000. Nominal ini dinilai realistis mengingat jarak tempuh yang jauh dan upaya untuk mengintegrasikannya dengan moda lain seperti MRT dan LRT.
Satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah usulan dicabutnya subsidi gratis untuk layanan Mikrotrans (Jaklingko). Penumpang ke depannya diusulkan untuk membayar Rp 2.000 per sekali perjalanan.
Langkah ini rupanya bukan sekadar menambah beban, melainkan upaya DTKJ untuk merapikan tata kelola. Selama digratiskan, ditemukan praktik penyalahgunaan oleh oknum yang melakukan tap kartu berulang kali demi mengejar target jumlah penumpang. Dengan memberlakukan tarif, diharapkan data jumlah penumpang yang tercatat akan jauh lebih riil.
Bagi para pekerja yang mengandalkan transportasi publik setiap hari, DTKJ juga merancang paket langganan bulanan sebesar Rp 200.000. Paket ini diklaim lebih hemat jika dihitung untuk 25 hari kerja dalam sebulan. Tersedia pula opsi langganan mingguan atau dua mingguan bagi pengguna non-rutin.
Namun, di balik penataan sistem yang kian terintegrasi, tantangan terbesar ada pada kebiasaan warga. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat menyoroti fakta bahwa pengguna transportasi umum di ibu kota masih berkisar di angka 27–28 persen. Angka ini sangat kontras dengan tingkat konektivitas antarmoda yang sudah mencapai 93 persen.
Bagi sebagian warga, memiliki atau menggunakan kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan rasional demi menjamin ketepatan waktu. Fakta di lapangan seolah menjadi tamparan keras: infrastruktur yang mumpuni belum tentu serta-merta mengubah kebiasaan.
Pada akhirnya, DTKJ menyadari bahwa penyesuaian tarif harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. Ketepatan jadwal kedatangan dan kenyamanan di halte mutlak diperlukan agar masyarakat dengan sukarela meninggalkan kendaraan pribadi mereka.
Semua usulan ini masih berupa kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akankah kebijakan ini membuahkan hasil, atau justru menjadi batu sandungan baru bagi warga ? Waktu yang akan menjawab.
