Disnaker Jember: Perlindungan Pekerja Harus Sejalan dengan Keberlangsungan Perusahaan
Jember – Spektroom: Pemerintah Kabupaten Jember mendorong penguatan perlindungan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Keseimbangan antara hak pekerja dan kepastian bagi perusahaan dinilai menjadi kunci membangun hubungan industrial yang sehat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Muhammad Zamroni, S.H., M.Si., dalam Customer Gathering BPJS Ketenagakerjaan 2026 di Ballroom Hotel Aston Jember, Selasa (15/9/2026).
Zamroni mengatakan dinamika ketenagakerjaan menuntut adanya kepastian bagi dua pihak. Perusahaan membutuhkan kepastian dalam menjalankan operasional, sementara pekerja membutuhkan jaminan atas hak dan perlindungan sosial.
“Perusahaan membutuhkan kepastian dalam menjalankan operasionalnya, sementara pekerja membutuhkan kepastian atas hak dan perlindungannya. Karena itu kita perlu membangun keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan perlindungan pekerjanya,” kata Zamroni.
Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis dalam membangun keseimbangan tersebut. Perlindungan terhadap pekerja, kata dia, tidak semestinya dipandang sebagai beban perusahaan, melainkan bagian dari upaya menciptakan hubungan industrial yang produktif dan berkelanjutan.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah mitra strategis kami dalam memastikan setiap pekerja di Kabupaten Jember terlindungi,” ujarnya.
Zamroni menilai pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial secara baik akan memiliki rasa aman dalam bekerja. Kondisi itu pada akhirnya dapat mendorong produktivitas sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.
“Ketika pekerja terlindungi dengan baik, produktivitas meningkat, hubungan industrial menjadi harmonis, dan perusahaan pun dapat berkembang secara berkelanjutan,” katanya.
Customer Gathering BPJS Ketenagakerjaan 2026 diikuti para pemangku kepentingan dan perwakilan HRD perusahaan di Kabupaten Jember. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di Kabupaten Jember.
Bagi pemerintah daerah, perlindungan pekerja dan keberlangsungan perusahaan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru menjadi bagian penting dalam membangun iklim ketenagakerjaan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
