Trending

Distan Maluku Periksa Hewan Kurban di Kota Ambon

Distan Maluku Periksa Hewan Kurban di Kota Ambon

SPEKTROOM.ID : Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku melakukan pengawasan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha 1446 H/2025 di Kota Ambon.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Fahmi Yusuf mengatakan dari hasil pemeriksaan antemortem, semua hewan ternak dipastikan layak dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

“Tidak ditemukan ternak yang terindikasi penyakit dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” ujarnya.

Dijelaskan, hewan kurban yang dijual terutama ternak sapi berasal dari sentra produksi di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian untuk ternak kambing, terbanyak dari Kabupaten Maluku Barat Daya.

Diharapkan masyarakat Kota Ambon tidak ragu untuk mengkonsumsi hewan kurban, karena dipastikan aman dan sehat.

“Kami sudah periksa dari sisi kesehatan dan dari syariat Islam sudah layak dikonsumsi,” tandasnya.(evi.m)

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambon-Spektroom : Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang-Spektroom : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi pribadi, politik,

Buang Supeno