DPD HKTI Jatim Dukung Digitalisasi Distribusi Bansos di Banyuwangi

DPD HKTI Jatim Dukung Digitalisasi Distribusi Bansos di Banyuwangi
Ketua DPD HKTI Jatim Arum Sabil (topi putih) (Foto Arum Sabil)

Spektroom - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, Arum Sabil mengatakan, Kabupaten Banyuwangi hari ini bukan lagi sekadar daerah ujung timur Pulau Jawa, melainkan telah menjelma menjadi salah satu ikon kemajuan daerah di Indonesia.

“Semua ini tak lepas dari sentuhan kepemimpinan visioner mantan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas,”ungkapnya, kamis (2/10/2025) saat kunjungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan di Banyuwangi.

Menurut Arum Sabil, mantan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang meletakkan fondasi pembangunan, serta kepemimpinan berlanjut penuh ketulusan dari Bupati Banyuwangi saat ini yaitu Ipuk Fiestiandani.

“Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang terus menumbuhkan semangat inovasi, kolaborasi, dan keberpihakan kepada masyarakat,”tegas Arum Sabil.

“Berbagai sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pertanian dan lingkungan hidup—terus tumbuh berkembang pesat,”jelasnya.

“Kabupaten Banyuwangi kini menjadi contoh nyata bahwa dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak, sebuah daerah dapat melesat maju dan memberi manfaat luas bagi bangsa,”ungkapnya.

Arum Sabil mengapresiasi kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi pilot project penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional.

“Semangat inovasi digitalisasi bansos,sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error,”jelasnya.

“Inclusion error adalah kesalahan penerimaan di mana orang yang tidak berhak justru menerima bantuan,”paparnya.

“sedangkan exclusion error adalah kesalahan penolakan di mana orang yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan,”tambahnya.

“Kedua jenis kesalahan ini umum terjadi dalam program bantuan sosial (bansos) dan dapat diminimalkan melalui validasi dan verifikasi data secara rutin,” pungkasnya. (Budi S)

Berita terkait

RSUP Kepri Raja Ahmad Tabib Laksanakan Pendampingan Pola Tarif Layanan Berbasis Unit Cost

RSUP Kepri Raja Ahmad Tabib Laksanakan Pendampingan Pola Tarif Layanan Berbasis Unit Cost

Tanjungpnang-Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendorong penyusunan pola tarif layanan kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) dilakukan secara akuntabel, berkeadilan, serta mencerminkan biaya riil pelayanan, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Ekspose Tata Kelola Pola Tarif Layanan RSUD Raja Ahmad

Desmawati, Rafles
Ombudsman Sumbar: Tata Kelola Dana Komite Sekolah SMA-SMK Rawan Pungli

Ombudsman Sumbar: Tata Kelola Dana Komite Sekolah SMA-SMK Rawan Pungli

Padang-Spektroom : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyoroti tata kelola pendanaan pendidikan melalui Komite Sekolah di SMA dan SMK Negeri se-Sumbar. Praktik yang berjalan dinilai rawan maladministrasi dan korupsi. Koreksi itu disampaikan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) Pencegahan Maladministrasi yang diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, kepada Kadis Pendidikan

Diah Utami, Rafles
ссс