DPRD Kalbar dan Relawan Damkar Perkuat Sinergi Hadapi Karhutla, Pelatihan Besar Disiapkan 2027
Pontianak-Spektroom : Upaya memperkuat sistem penanggulangan kebakaran dan bencana di Kalimantan Barat memasuki babak baru.
Komisi IV DPRD Kalbar, Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar sepakat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta berbagai bencana lainnya.
Kesepakatan itu mengemuka dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Meranti DPRD Kalbar, Jumat (05/06/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan ribuan relawan pemadam kebakaran yang selama ini menjadi garda terdepan saat terjadi musibah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Oktavius, menegaskan keberadaan relawan pemadam kebakaran memiliki peran vital dalam mendukung tugas pemerintah, terutama dalam penanganan kebakaran permukiman maupun Karhutla yang membutuhkan respons cepat. Menurutnya, keterlibatan relawan selama ini telah terbukti membantu memperkuat sistem penanggulangan bencana di berbagai daerah di Kalimantan Barat.
“Kita sangat mengapresiasi para relawan pemadam kebakaran yang terhimpun dalam Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar karena telah membantu pemerintah menangani kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan,” kata Oktavius.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar, Ronny Kasimin, mengusulkan peningkatan kapasitas relawan melalui program pendidikan dan pelatihan terpadu yang direncanakan mulai digelar pada 2027. Program tersebut akan melibatkan kementerian terkait dan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kemampuan teknis, keselamatan kerja, hingga kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi situasi darurat yang semakin kompleks.
“Program edukasi ini sangat penting agar relawan pemadam kebakaran di Kalimantan Barat dapat menjalankan tugas secara lebih profesional,” ujar Ronny.
Ia juga menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara relawan, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi teknis lainnya agar penanggulangan bencana berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kalbar, Supriyono, menyebut pihaknya memandang asosiasi pemadam kebakaran sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem kebencanaan daerah. Menurutnya, BPBD mendukung berbagai usulan yang disampaikan relawan, meski beberapa di antaranya masih harus disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat.
Supriyono mengungkapkan saat ini tujuh kabupaten di Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Meski demikian, ia menilai kondisi tahun 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan 2019. Fenomena kemarau basah yang terjadi dinilai membantu menekan risiko meluasnya kebakaran.
“Kondisi saat ini relatif lebih baik karena adanya kemarau basah. Pola cuaca yang bergantian antara panas dan hujan membantu mengurangi risiko kebakaran yang lebih besar,” jelasnya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penguatan kapasitas relawan, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta sistem penanggulangan bencana yang partisipatif menjadi kunci mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih tangguh menghadapi ancaman Karhutla dan bencana lainnya.
