Eka Putra Tegaskan Dukungan Penuh Pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi, Minta Trase Hormati Nilai Adat dan Situs Masyarakat
Padang–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut disampaikan langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam rapat persiapan pembangunan ruas tol yang digelar Direktorat Jalan Bebas Hambatan (JBH) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/26).
Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedi Tri Hariadi dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Direktur Utama PT Hutama Karya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, para kepala daerah yang wilayahnya dilintasi trase tol, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Kajati Sumatera Barat Dedi Tri Hariadi meminta seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui trase jalan tol memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis itu akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
"Saya berharap seluruh bupati dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase jalan tol memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini akan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Sumatera Barat dan merupakan wujud kecintaan kita terhadap daerah," ujar Dedi.
Meski demikian, Kajati mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta menghindari alih fungsi kawasan hutan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Medi Iswandi menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan jalan tol. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan harus tetap menghormati nilai-nilai adat, sosial, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau.
"Kami, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, mendukung penuh pembangunan jalan tol ini. Namun, pembangunan jangan sampai mengesampingkan kearifan lokal yang sudah ada, baik adat, sosial maupun budaya," kata Medi.
Ia juga menilai pemetaan trase secara detail perlu segera diselesaikan agar berbagai persoalan di lapangan dapat diantisipasi sejak awal, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pembangunan jalan tol.
Menurut Andre, kehadiran Jalan Tol Padang–Pekanbaru akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi Sumatera Barat, terutama ketika ruas tersebut telah tersambung hingga Provinsi Riau.
Andre juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan pembebasan lahan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Ia meminta seluruh pihak mengantisipasi potensi persoalan, termasuk terkait tanah ulayat setelah proses ganti untung dilakukan.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat menekankan pentingnya validasi data dan penegasan status kepemilikan aset sejak tahap awal. Pendataan yang akurat dinilai menjadi langkah strategis untuk mencegah munculnya sengketa maupun persoalan hukum di masa mendatang.
Dalam forum tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap konsisten mendukung pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi.
Menurutnya, trase jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar diperkirakan mencapai sekitar 18 kilometer. Hingga saat ini, sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dan belum ditemukan kendala yang signifikan.
Eka Putra menyampaikan adanya pesan dari para niniak mamak agar trase jalan tol tidak melintasi kawasan yang memiliki nilai adat dan sejarah masyarakat, seperti pandam pakuburan (kompleks pemakaman adat), rumah gadang, maupun surau.
"Untuk Kabupaten Tanah Datar sejauh ini tidak ada permasalahan. Namun para niniak mamak berpesan agar trase jalan tol tidak mengenai pandam pakuburan, rumah gadang maupun surau masyarakat. Karena itu kami berharap segera menerima detail trase terbaru sehingga dapat segera dilakukan peninjauan lapangan. Pada prinsipnya, sejak awal kami mendukung penuh pembangunan jalan tol ini," tegas Eka Putra. (Ris1)
