Fiskal Tertekan, Pemkot Ambon Proyeksikan Belanja APBD 2027 Turun 16,64 Persen

Fiskal Tertekan, Pemkot Ambon Proyeksikan Belanja APBD 2027 Turun 16,64 Persen
Walikota Ambon Bodewin Wattimena bersama Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela, Tanda Tangani kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (18/8/2026).foto Eva. M

Ambon- Spektroom : Pemerintah Kota Ambon menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Minimnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dinilai membatasi ruang fiskal daerah untuk membiayai program-program prioritas pembangunan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (18/8/2026).

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,134 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp247,56 miliar dan pendapatan transfer Rp886,94 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sekitar Rp1,079 triliun, turun 16,64 persen dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,293 triliun.

Bodewin menjelaskan, belanja tersebut mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Termasuk di dalamnya bantuan keuangan kepada pemerintah desa sekitar Rp91,06 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Ambon memproyeksikan pembiayaan neto minus Rp55,75 miliar. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,1 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai sekitar Rp56,87 miliar, terdiri atas penyertaan modal daerah Rp1,25 miliar dan pembayaran pokok utang jatuh tempo sebesar Rp55,6 miliar.

Menurut Bodewin, penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih menghadapi tekanan. Selain keterbatasan dana transfer, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan pertumbuhan lapangan kerja yang belum sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Di sisi lain, jumlah penduduk rentan miskin masih cukup tinggi, sementara garis kemiskinan terus mengalami peningkatan.

“Karena itu, target kinerja makro Kota Ambon harus ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Bodewin.

Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 sebesar 5,16 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 13 persen.

Bodewin juga menyebutkan, rancangan APBD 2027 telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 miliar, meningkat sekitar 5,5 persen dibandingkan alokasi 2026.

Namun, Pemkot Ambon masih berharap adanya tambahan alokasi transfer setelah pemerintah pusat menetapkan besaran dana transfer melalui Peraturan Presiden untuk Tahun Anggaran 2027.

Menurut Bodewin, tambahan dana transfer diperlukan untuk memperlebar ruang fiskal Kota Ambon sehingga pembiayaan program prioritas dapat dipercepat(EM)

Berita terkait

DPRD Jember Soroti Keterbukaan Anggaran Kecamatan, Camat Diminta Tak Tutup-Tutupi Perubahan

DPRD Jember Soroti Keterbukaan Anggaran Kecamatan, Camat Diminta Tak Tutup-Tutupi Perubahan

Jember - Spektroom: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendorong keterbukaan dalam setiap perubahan anggaran di tingkat kecamatan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komisi A DPRD Jember bersama seluruh camat se-Kabupaten Jember, Selasa (18/8/2026). Rakor tersebut membahas pentingnya transparansi dalam proses perubahan Anggaran Pendapatan

Budi Sucahyono, Buang Supeno
Kalbar Corporate University Diluncurkan, PKN II Jadi Kawah Candradimuka Pemimpin Birokrasi

Kalbar Corporate University Diluncurkan, PKN II Jadi Kawah Candradimuka Pemimpin Birokrasi

Pontianak - Spektroom : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sekaligus meluncurkan Kalimantan Barat Corporate University di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (18/8/2026). Momentum tersebut menjadi langkah strategis Pemprov Kalbar dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menjawab tuntutan birokrasi modern

Apolonius Welly, Buang Supeno